Sekdaprov Lampung Targetkan SAKIP Pemprov Raih Predikat A

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat Tata Organisasi Pemprov Lampung di ruang kerjanya

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Lampung) Lampung terus memperkuat tata kelola organisasi dan kinerja pemerintahan agar seluruh perangkat daerah bekerja efektif, adaptif, terukur, dan sesuai regulasi. Penguatan itu dalam rapat Tata Organisasi Pemprov Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat itu di ruang kerjanya, Rabu 19 Agustus 2026. “Jantung Pemerintahan” Marindo Kurniawan menegaskan Biro Organisasi berperan strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai koridor. “Saya menganggap penting Biro Organisasi ini karena kita ini sebuah organisasi. Pemerintah daerah rumah besarnya, dinas-dinas itu OPD. Lalu siapa yang mengurusi organisasi itu?…

Read More

Bagikan Bendera Merah Putih, Pemprov Lampung Gelorakan Semangat Nasionalisme

Badan Kesbangpol bersama jajaran OPD membagikan bendera Merah Putih kepada pengendara di depan Kantor Gubernur Lampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Kesbangpol bersama jajaran OPD membagikan ratusan bendera Merah Putih kepada masyarakat dan pengendara di depan gerbang Kantor Pemprov Lampung, Jumat 14 Agustus 2026. Aksi ini dapat sambutan antusias para pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas, menyiptakan suasana semarak menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pembagian bendera merupakan tindak lanjut instruksi Kementerian Dalam Negeri RI untuk memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, kegiatan ini bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan…

Read More

DBH Cair, Pemprov Lampung Prioritaskan Kewajiban Daerah

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan memberikan keterangan kepada wartawan terkait tambahan DBH dari pemerintah pusat di Kantor Gubernur Lampung

BANDARLAMPUNG – Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sisa dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah. Dana tersebut salah satunya akan diarahkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan serta mencicil DBH yang masih menjadi kewajiban Pemprov Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota. Kepastian itu disampaikan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah. Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026. Dari total dukungan fiskal tersebut,…

Read More

Mendagri Dorong Forkopimda se-Sumatra Jaga Stabilitas dan Ekonomi

Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatra di Balairung Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau

BATAM – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung M. Firsada mewakili Gubernur Lampung menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatra di Balairung Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau, Rabu 12 Agustus 2026. Kehadiran ini merupakan komitmen Pemprov Lampung memperkuat koordinasi dan sinergi Forkopimda untuk menjaga stabilitas daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra. Kekompakan Kunci Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mendorong Forkopimda se-Sumatra memperkuat sinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kekompakan unsur Forkopimda menjadi kunci agar persoalan daerah bisa selesai cepat…

Read More

PSEL Lampung Raya Target Groundbreaking Desember 2026, Pemprov Kebut Lahan

Rapat Program Strategis Energi Terbarukan bersama Gubernur Lampung dan perwakilan Danantara di Ruang Rapat Sakai Sambayan

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan seluruh kesiapan teknis dan administratif Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) tuntas akhir 2026. Fokus utama saat ini adalah pematangan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi proyek di Desa Purwotani, Jati Agung, agar sesuai jadwal pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan hal itu usai mengikuti Rapat Program Strategis Energi Terbarukan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin 10 Agustus 2026. “Wujud syukur kami adalah lebih serius menangani program ini. Kami pastikan pematangan lahan akan segera…

Read More

Pemprov Lampung dan ATR/BPN Sinergi Optimalkan Penerimaan BPHTB

Staf Ahli Pemprov Lampung Yanyan Ruchyansah mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Command Center Diskominfotik

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat langkah strategis bersama Pemerintah Pusat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan mengawal program bedah rumah nasional tahun 2026. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansah mengikuti rakor itu di Ruang Command Center Diskominfotik, Senin 10 Agustus 2026. Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menyoroti program prioritas Presiden, yakni bedah rumah 400.000 unit di seluruh Indonesia pada 2026. “Ini angka jauh lebih…

Read More

Gubernur Lampung Dorong Santri Melek Teknologi

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyerahkan Pergub Penyelenggaraan Pesantren saat Konsolidasi FKPP di Ponpes Hidayatul Mubtadiin

LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mendorong penguatan peran pondok pesantren dalam pembangunan daerah dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Begitu kata Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Konsolidasi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) se-Lampung di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kecamatan Jati Agung, Sabtu 8 Agustus 2026. Marindo menekankan pentingnya peran historis pesantren dalam membentuk karakter bangsa. Di tengah arus modernisasi, tantangan pembangunan kini tak hanya infrastruktur, tapi juga SDM adaptif terhadap teknologi digital dan kecerdasan buatan/artificial intelligence (IA) “Saat ini kita memasuki era transformasi digital…

Read More

Lampung Peringkat 1 Nasional, Pemprov Ajak Warga Jujur Isi Sensus Ekonomi 2026

BPS, FPK, dan unsur masyarakat hadiri sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong seluruh elemen masyarakat berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data jujur dan apa adanya. Data lengkap dan akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Hal itu terungkap dalam Sosialisasi dan Pendataan SE 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi BPS, Pemprov Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan berbagai unsur masyarakat. “Satu Indonesia, Satu Data” Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan peran…

Read More

Pemprov dan DPRD Lampung Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026

Wagub Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar meneken Nota kesepakatan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Lampung resmi menetapkan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan itu oleh Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela bersama Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Jumat 7 Agustus 2026. Menurut Wagub Jihan, kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penganggaran, dan pengawasan secara sinergi. “Melalui pembahasan konstruktif yang mengedepankan kepentingan masyarakat, kita menghasilkan dasar penyusunan…

Read More

Pemprov Lampung Bantah Isu Pengalihan Aset di Jalan Ryacudu, Sekdaprov: Lahan Bukan Milik Pemprov

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan memberikan keterangan terkait pelurusan status lahan di Jalan Ryacudu, Kompleks Perumahan Korpri

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Pemprov Lampung meluruskan informasi yang mencuat saat unjuk rasa LSM Fokal Lampung di Kantor Gubernur 5 Agustus 2026 terkait status lahan di kawasan Jalan Ryacudu, Kompleks Perumahan Korpri, Bandarlampung. Pemprov Lampung juga membantah imformasi yang menyebut nama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan terkait dugaan keterlibatan dalam peralihan aset tanah seluas sekitar 2.000 meter persegi di Jalan Ryacudu, Bandarlampung. Sekdaprov Lampung Marindo menegaskan, Pemprov Lampung tetap konsisten menyatakan lahan yang dipersoalkan bukan merupakan aset milik Pemprov Lampung. Marindo mengatakan, pemerintah menghormati hak setiap warga negara, termasuk organisasi…

Read More