JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih Mandaya Award 2026 kategori Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa 27 Oktober 2026.
Mandaya Award merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Penghargaan ini untuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pesantren, badan usaha, komunitas, hingga individu yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penyelenggaraan Mandaya Award sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Melalui penghargaan ini, pemerintah mendorong upaya penanggulangan kemiskinan yang tak hanya berorientasi pemberian bantuan, tapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat meningkatkan taraf hidup.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar berkata, keberhasilan penanganan kemiskinan perlu dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Capaian itu lahir dari keterlibatan berbagai pihak yang bekerja langsung menjawab persoalan warga, mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas di tingkat akar rumput.
“Bukan yang paling besar lembaganya, juga bukan paling mahal anggarannya, melainkan yang paling kita harapkan adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan,” ujar Cak Imin, sapan akrab Abdul Muhaimin Iskandar.
Ia menggambarkan pemberdayaan sebagai upaya mengubah masyarakat yang semula bergantung pada bantuan menjadi lebih mampu mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pendekatan ini, bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tapi perlu disertai langkah yang membuka jalan menuju kemandirian.
Pemerintah juga mendorong agar program pengentasan kemiskinan tak berjalan sendiri-sendiri. Butuh dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan lembaga sosial agar masyarakat mendapat akses lebih luas terhadap pendidikan, keterampilan, pembiayaan, dan kesempatan berusaha.
Di tingkat masyarakat, pemberdayaan dapat melalui pengembangan usaha, pendampingan pelaku UMKM, peningkatan keterampilan kerja, serta penguatan kegiatan ekonomi di desa. Pendekatan ini diharapkan membantu keluarga memperbaiki penghidupan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek.
Pendidikan dan pengembangan kapasitas keluarga juga menjadi bagian upaya memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program Sekolah Rakyat, misalnya, pemerintah berupaya memberikan kesempatan belajar lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada saat yang sama, keluarga didorong agar berkemampuan untuk membangun kehidupan lebih produktif.
Upaya serupa juga melalui penguatan ekonomi masyarakat, termasuk perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pendampingan desa, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok program pemerintah. Dengan demikian, program sosial dan ekonomi dapat saling mendukung dalam menciptakan kesempatan lebih luas bagi masyarakat berkembang.
Cak Imin turut menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program pemerintah. Data sosial ekonomi terpadu diperlukan agar bantuan dan program pemberdayaan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar kebijakan yang dijalankan saling melengkapi dan memberikan manfaat secara langsung.
Menurutnya, penanganan kemiskinan butuh kerja bersama berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pesantren, serta berbagai kelompok masyarakat agar praktik pemberdayaan yang berhasil dapat dikembangkan di wilayah lain.
Bagi Provinsi Lampung, penghargaan Mandaya Award 2026 menjadi dorongan untuk terus memperkuat upaya menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Tantangannya tak hanya mengurangi jumlah warga miskin, tapi juga memperluas kans masyarakat memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan mengakses layanan dasar. (pemprov)
