BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat langkah strategis bersama Pemerintah Pusat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan mengawal program bedah rumah nasional tahun 2026.
Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansah mengikuti rakor itu di Ruang Command Center Diskominfotik, Senin 10 Agustus 2026.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menyoroti program prioritas Presiden, yakni bedah rumah 400.000 unit di seluruh Indonesia pada 2026.
“Ini angka jauh lebih besar dari tahun 2025 yaitu 45.000 unit. Melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026, akan ada berbagai kemudahan agar penerima manfaat bedah rumah lebih mudah dalam prosesnya,” ujar Mendagri.
Integrasi Layanan Pertanahan
Terkait Surat Edaran Bersama antara Menteri ATR/BPN dan Mendagri, Tito menjelaskan langkah ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sinergi efektif antara Pemerintah Daerah dan Kementerian ATR/BPN sangat krusial agar tercipta pelayanan cepat, transparan, kepastian hukum, sekaligus mengoptimalkan penerimaan BPHTB sebagai sumber pajak daerah,” katanya.
Mendagri menyambut positif rilis inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi nasional turun dari 3,34 persen YoY tahun lalu menjadi 2,88 persen.
“Ini angka ideal karena target kita 2,5 persen dengan deviasi 1 persen, atau pada rentang 1,5 persen sampai 3,5 persen,” ungkap Tito.
Penurunan dibuktikan dengan deflasi month-to-month Juni ke Juli sebesar 0,14 month-to-month. Sektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,89 persen.
“Good news-nya paling kita jaga terkait masalah perut ini mengalami deflasi, artinya harga-harga relatif turun dan komoditas penting harganya terjaga,” terangnya.
Meski begitu, perlu mewaspadai komoditas penyumbang kenaikan haraga, seperti bawang merah, emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Pendidikan Sumbang Inflasi
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan secara ujum harga Juli 2026 relatif terkendali. Namun siklus tahun ajaran baru memberi andil inflasi sektor pendidikan 0,55 persen pada 32 provinsi.
“Inflasi ini disumbang kenaikan biaya SD, TK, dan bimbingan belajar dengan andil masing-masing 0,01 persen,” papar Amalia.
Untuk Pulau Sumatera, Indeks Perubahan Harga (IPH) tertinggi di Kabupaten Bangka Selatan 4,27 persen yang didominasi daging ayam ras, beras, dan cabai merah.
Pulau Jawa, tertinggi di Kabupaten Sidoarjo 2,45 persen dengan penyumbang daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid menegaskan kolaborasi kebijakan antarinstansi ini untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik.
“Target kami tahun ini transformasi pelayanan untuk meningkatkan Indeks Business Ready. Saat ini peringkat Indonesia 40 dari 101 negara. Mutlak diperlukan peningkatan kualitas layanan melalui transformasi dan re-engineering,” pungkasnya. (Pemprov Lampung)
