Pemkab Lamsel Jelaskan Belanja Hibah Instansi Vertikal di APBD Perubahan 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lamsel Hendry Kurniawan menjelaskan anggaran belanja hibah kepada instansi vertikal dalam APBD Perubahan 2026

KALIANDA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) memberikan penjelasan terkait penganggaran belanja hibah kepada instansi vertikal dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Penjelasan disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat dan untuk menghindari kesalahpahaman publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamsel Hendry Kurniawan mengatakan, Pemkab menghormati perhatian dan masukan masyarakat sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik. “Penganggaran belanja hibah dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk memperhatikan kriteria penerima, peruntukan yang jelas, kepentingan daerah, serta manfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” ujar Hendry, Jumat 4 September 2026.…

Read More

Pemprov dan DPRD Lampung Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026

Wagub Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar meneken Nota kesepakatan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Lampung resmi menetapkan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan itu oleh Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela bersama Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Jumat 7 Agustus 2026. Menurut Wagub Jihan, kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penganggaran, dan pengawasan secara sinergi. “Melalui pembahasan konstruktif yang mengedepankan kepentingan masyarakat, kita menghasilkan dasar penyusunan…

Read More

Pemprov Lampung Prioritaskan Belanja Wajib di APBD 2026

Asistensi daerah bersama Ditjen Bina Keuda Kemendagri

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memprioritaskan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Komitmen itu menjadi fokus utama Pemprov Lampung menjaga kesehatan fiskal daerah dan memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai target. Begitu penegasan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan saat mengikuti Asistensi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah dalam Memenuhi Belanja Minimum 2026 bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026). “Yang paling dipastikan…

Read More

DPRD Lampung Dalami Program OPD Pastikan APBD Tepat Sasaran

BANDARLAMPUNG- Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Ruang Rapat Komisi II DPRD setempat, Senin (20/4/2026). Rapat itu membahas program kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini juga tindak lanjut hasil rapat internal Komisi II yang menyepakati perlu mendalami program kerja OPD. Ini guna memastikan perencanaan anggaran efektif, tepat sasaran, dan sesuai prioritas pembangunan daerah. Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengatakan, rapat ini ialah bagian fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan sinergi program antara legislatif dan eksekutif. “Komisi II…

Read More