Tag: RDP

RDP Komisi IV DPRD Lampung Dalami Pertanggungjawaban APBD 2025

Saylampung
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri memimpin RDP bersama Dinas ESDM, Dishub dan Biro Administrasi Pembangunan

BANDARLAMPUNG – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Selasa 21 Juli 2026 di Ruang Rapat Komisi IV DPRD setempat. RDP ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Tiga OPD hadir, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung, dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri bersama Wakil Ketua Akhmad Iswan H. Caya, dan Sekretaris Muhammad Ghofur. Hadir…

Read More

Komisi II DPRD Lampung Lanjutkan RDP Bersama 6 OPD

Saylampung
Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki memimpin RDP bersama 6 OPD mitra kerja terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

BANDARLAMPUNG – Komisi II DPRD Provinsi Lampung melanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Ruang Rapat Komisi II DPRD setempat, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki memimpi. Rapat bersama Wakil Ketua Arnol Alam. Turut hadir anggota Komisi II DPRD Lampung Mikdar Ilyas, I Made Suarjaya, Fauzi Heri, Hanifal, Amrullah B.S., Singa Ersa Awangga, Fatikhatul Khoiriyah, Morisman, dan…

Read More

Komisi I DPRD Lampung RDP Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025

Saylampung
Komisi I DPRD Lampung menggelar RDP membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 bersama OPD

BANDARLAMPUNG – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lampung, Selasa 21 Juli 2026. Wakil Ketua Komisi I Ade Utami Ibnu memimpin rapat bersama Sekretaris Komisi I Hanifah. Hadir pula anggota Komisi I Yusirwan, M. Rahmat Visa Ridi Arifin, Edward Rasyid, dan Mustika Bahrum. Dalam RDP tersebut, Komisi I melakukan pendalaman terhadap realisasi dan pertanggungjawaban APBD 2025. Langkah ini…

Read More

Evaluasi Keuangan Daerah 2025, Komisi III DPRD Lampung RDP Bersama 4 OPD

Saylampung
Komisi III DPRD Lampung menggelar RDP bersama 4 OPD mitra kerja terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

BANDARLAMPUNG – Komisi III DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Senin 20 Juli 2026 di Ruang Rapat Komisi III DPRD setempat. Rapat itu membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. RDP ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Lampung terkait penjadwalan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di tingkat komisi. Kegiatan ini bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah selama 2025. Ketua Komisi III…

Read More

DPRD Lampung Dorong Regulasi Transportasi Online Seimbang

Saylampung
RDP Komisi IV DPRD Lampung bahas regulasi transportasi online

BANDARLAMPUNG – Komisi IV DPRD Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama unsur pemerintah daerah, Ditlantas Polda Lampung, aplikator, dan Aliansi Pengemudi Transportasi Online di Ruang Rapat Besar Komisi IV setempat, Senin (25/5/2026). Ketua Komisi IV Mukhlis Basri memimpin rapat. Hadir pula anggota Yusnadi, Najiullah Syarif, Tondi M. Ghadafi. Dari aplikator hadir perwakilan Grab, Gojek, Maxim, Shopee, dan Green Smart Mobility. Rapat membahas status hukum pengemudi, pengaturan tarif, mekanisme bagi hasil, perlindungan sosial, hingga tata kelola hubungan antarpihak dalam penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi. Peserta menyampaikan pandangan dan masukan mengenai penguatan…

Read More

DPRD Lampung Dukung Inovasi Bapenda Tingkatkan PAD

Saylampung

BANDARLAMPUNG- Komisi III DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung di Ruang Rapat Komisi III DPRD setempat, Senin (11/5/2026). Rapat itu membahas realisasi APBD Triwulan I Tahun 2026. Bapenda Lampung memaparkan realisasi pendapatan daerah Triwulan I 2026 dan perkembangan pelaksanaan belanja APBD pada Bapenda. Komisi III menekankan, optimalisasi pendapatan daerah penting melalui peningkatan pelayanan pajak, penguatan inovasi digital, dan pemberian stimulus wajib pajak guna meningkatkan patuh masyarakat. Bapenda menyampaikan sejumlah langkah strategis, di antaranya pemberian reward dan punishment wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan publik,…

Read More

DPRD Lampung Dalami Program OPD Pastikan APBD Tepat Sasaran

Saylampung

BANDARLAMPUNG- Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Ruang Rapat Komisi II DPRD setempat, Senin (20/4/2026). Rapat itu membahas program kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini juga tindak lanjut hasil rapat internal Komisi II yang menyepakati perlu mendalami program kerja OPD. Ini guna memastikan perencanaan anggaran efektif, tepat sasaran, dan sesuai prioritas pembangunan daerah. Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengatakan, rapat ini ialah bagian fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan sinergi program antara legislatif dan eksekutif. “Komisi II…

Read More

Komisi IV DPRD Lampung Bahas Izin Tanah Liat Perajin Genting

Saylampung

BANDARLAMPUNG- Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan masyarakat perajin genting dan batu bata. Kegiatan di Ruang Rapat Komisi IV DPRD setempat Senin (20/4/2026) ini guna mencari solusi perizinan mengambil bahan baku tanah liat. Agenda itu komitmen DPRD Lampung menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya para perajin dari Lampung Tengah dan Pringsewu. Rapat membahas sejumlah soal yang masyarakat perajin hadapi, terutama penyesuaian regulasi antara aktivitas mengambil tanah liat dan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah berlaku saat ini. Kondisi itu berdampak proses perizinan dan…

Read More

DPRD Lampung Dorong MBG Jadi Motor Ekonomi Daerah

Saylampung

BANDARLAMPUNG- DPRD Provinsi Lampung mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi motor ekonomi daerah, khususnya petani lokal di Lampung. Begitu kata Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, dalam rapat dengar pendapat bersama Satgas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat komisi DPRD setempat, Senin (20/4/2026). Menurutnya, anggaran MBG di Lampung sekitar Rp1,1 triliun per bulan ialah kans strategis menguatkan ekonomi lokal jika tepat mengelolanya. Ia menjelaskan, meski aliran anggaran MBG dari pemerintah pusat via Badan Gizi Nasional tak lewat organisasi perangkat daerah, dampak ekonomi tetap daerah bisa…

Read More