BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Lampung memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran serta meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Rapat koordinasi lintas sektor dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Hadir Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri, Wakil Ketua Komisi IV Akhmad Iswan H. Caya, perwakilan BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, kepolisian, pemilik SPBU, dan dinas terkait di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin 12 Oktober 2026. Gubernur Rahmat Mirzani menegaskan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi akan diperketat bertahap, terutama terhadap kendaraan roda…
Read MoreTag: Komisi IV DPRD Lampung
RDP Komisi IV DPRD Lampung Dalami Pertanggungjawaban APBD 2025
BANDARLAMPUNG – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Selasa 21 Juli 2026 di Ruang Rapat Komisi IV DPRD setempat. RDP ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Tiga OPD hadir, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung, dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri bersama Wakil Ketua Akhmad Iswan H. Caya, dan Sekretaris Muhammad Ghofur. Hadir…
Read MoreWahrul Fauzi: Implementasi KUHP dan KUHAP Baru Butuh Kesamaan Pemahaman
BANDARLAMPUNG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menghadiri Studium Generale bertajuk “Eksistensi Implementasi KUHP dan KUHAP Baru Serta Tantangannya” di Universitas Bandar Lampung (UBL) Mahligai Agung Convention Hall, Kamis (16/7/2026). Kegiatan yang digelar DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bandarlampung bersama UBL itu menjadi forum akademik membahas implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Wahrul menilai pembaruan hukum pidana tak hanya soal perubahan ketentuan normatif. Diperlukan kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi baik antara aparat penegak hukum, advokat, akademisi,…
Read MoreDPRD Lampung Apresiasi Pembangunan 15 Ruas Jalan IJD
BANDARLAMPUNG – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi pelaksanaan pembangunan 15 ruas jalan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Program ini penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan kesejahteraan masyarakat di Lampung. Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri menyamoaikan hal itu, Rabu (8/7/2026). Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan kunci pemerataan pembangunan. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari fisik jalan, tapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. “Pembangunan jalan harus berdampak langsung pada aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Ini yang kita harapkan dari program IJD,” kata Mukhlis. Ia merinci,…
Read MoreDPRD Lampung Minta Evaluasi Tarif Tol Bakauheni-Terbanggi
BANDARLAMPUNG – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengelola Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Senin (6/7/2026). RDP di Ruang Rapat Komisi IV itu membahas keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, kualitas pelayanan, fasilitas rest area, dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat Lampung. Ketua Komisi IV Mukhlis Basri memimpin rapat dan hadir anggota Komisi IV Yusnadi, Elsan Tomi Sagita, Lesty Putri Utami, dan Ni Ketut Dewi Nadi. Hadir pula Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (BTB) Charles Giroth, perwakilan PT Hutama Karya (Persero), Balai Pelaksana Jalan Nasional…
Read More