Tag: Pertanggungjawaban APBD

DPRD Lampung Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Saylampung
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Ahmad Giri meneken Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang DPRD

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang DPRD Lampung, Kamis 30 Juli 2026. Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar memimpin rapat bersama Wakil Ketua I Kostiana, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara. Hadir Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Forkopimda, anggota DPRD, OPD, akademisi, dan tokoh masyarakat. Paripurna ini menjadi forum penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Melalui forum…

Read More

Komisi I DPRD Lampung RDP Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025

Saylampung
Komisi I DPRD Lampung menggelar RDP membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 bersama OPD

BANDARLAMPUNG – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lampung, Selasa 21 Juli 2026. Wakil Ketua Komisi I Ade Utami Ibnu memimpin rapat bersama Sekretaris Komisi I Hanifah. Hadir pula anggota Komisi I Yusirwan, M. Rahmat Visa Ridi Arifin, Edward Rasyid, dan Mustika Bahrum. Dalam RDP tersebut, Komisi I melakukan pendalaman terhadap realisasi dan pertanggungjawaban APBD 2025. Langkah ini…

Read More

DPRD Lampung Gelar Paripurna, 8 Fraksi Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025

Saylampung
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memimpin Rapat Paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna lanjutan Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Jumat (17/7/2026). Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar memimpin rapat bersama Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal. Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur, unsur Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, anggota DPRD, dan tamu undangan. Delapan fraksi menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicara masing-masing, yaitu Fraksi Gerindra oleh Intan Rehana, Fraksi PDI…

Read More

Sekdaprov Hadiri Paripurna Lanjutan Pembahasan APBD Lampung 2025

Saylampung
Sekdaprov Lampung menghadiri Rapat Paripurna DPRD pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Ruang Sidang DPRD Lampung

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Rapat membahas Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Jumat (17/7/2026). Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Lampung. Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan Raperda tersebut pada Kamis (16/7/2026). Dalam agenda kali ini, delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda sebagai bagian mekanisme pembahasan sebelum memasuki tahapan berikutnya. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Intan Rehana mengapresiasi Pemprov Lampung atas keberhasilan mempertahankan…

Read More

Pemprov Lampung Komitmen Transparansi, Raih WTP 12 Kali Berturut

Saylampung
Wagub Jihan Nurlela sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Rapat Paripurna DPRD Lampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud tata kelola pemerintahan tertib, terbuka, dan akuntabel. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan…

Read More