Tag: Opini WTP

Sekdaprov Hadiri Paripurna Lanjutan Pembahasan APBD Lampung 2025

Saylampung
Sekdaprov Lampung menghadiri Rapat Paripurna DPRD pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Ruang Sidang DPRD Lampung

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Rapat membahas Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Jumat (17/7/2026). Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Lampung. Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan Raperda tersebut pada Kamis (16/7/2026). Dalam agenda kali ini, delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda sebagai bagian mekanisme pembahasan sebelum memasuki tahapan berikutnya. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Intan Rehana mengapresiasi Pemprov Lampung atas keberhasilan mempertahankan…

Read More

Pemprov Lampung Komitmen Transparansi, Raih WTP 12 Kali Berturut

Saylampung
Wagub Jihan Nurlela sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Rapat Paripurna DPRD Lampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud tata kelola pemerintahan tertib, terbuka, dan akuntabel. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan…

Read More

DPRD dan Pemkab Lamsel Sepakat Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Saylampung
Bupati Lamsel Radityo Egi Pratama Rapat Paripurna DPRD penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan itu dalam Rapat Paripurna DPRD Lamsel di Ruang Sidang DPRD, Kamis (9/7/2026). Ketua DPRD Erma Yusneli memimpi rapat. Hadir Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Forkopimda, Sekda, serta kepala perangkat daerah. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengapresiasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang menjalankan fungsi konstitusional secara profesional dan penuh tanggung jawab hingga tercapai persetujuan bersama. “Persetujuan ini merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk…

Read More

Pemprov Lampung Raih WTP ke-12 Beruntun

Saylampung
BPK serahkan LHP LKPD 2025 kepada Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Ini WTP ke-12 beruntun untuk Pemprov Lampung. BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2025 kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa di ruang sidang DPRD setempat, Jumat (12/6/2026). Gubernur Mirza menyebut, WTP bukti komitmen Pemprov mewujudkan tata kelola keuangan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. “WTP bukan sekadar prestasi, melainkan bukti pengelolaan keuangan baik dan sesuai peraturan,”…

Read More

Pemkot Bandarlampung Raih WTP ke-8 dari BPK

Saylampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, menerima penghargaan itu di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat 29 Mei 2026. Raihan opini WTP ini menjadi bukti, Pemkot Bandarlampung berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah transparan, akuntabel, dan sesuai standar pengelolaan keuangan pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik. Eva Dwiana…

Read More