BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Tahun Anggaran 2025, sekaligus penetapan rekomendasi DPRD, <span;>Selasa (7/7/2026). <span;>Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memimpin rapat bersama Wakil Ketua I Kostiana, Wakil Ketua II Ismet Roni, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal <span;>di Ruang Sidang DPRD Lampung. <span;>Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo…
Read MoreTag: LKPD 2025
DPRD Lampung Terima LHP BPK 2025, Pemprov Raih Opini WTP
BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung menggelar rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat (12/6/2026). Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memimpin rapat. Hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu. BPK menyerahkan LHP atas LKPD Lampung 2025 kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Mewakili BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu mengapresiasi…
Read MoreDPRD Lampung Bentuk Pansus Bahas LHP BPK LKPD 2025
BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung membentuk Panitia Khusus (Pansus) membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Pembentukan Pansus itu melalui keputusan rapat paripurna internal di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Jumat (12/6/2026). Wakil Ketua III Maulidah Zauroh memimpin rapat bersama Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara. Rapat ini sebagai tindak lanjut penyampaian LHP BPK terhadap LKPD Lampung 2025 sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pembentukan pansus mengacu…
Read MorePemprov Lampung Raih WTP ke-12 Beruntun
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Ini WTP ke-12 beruntun untuk Pemprov Lampung. BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2025 kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa di ruang sidang DPRD setempat, Jumat (12/6/2026). Gubernur Mirza menyebut, WTP bukti komitmen Pemprov mewujudkan tata kelola keuangan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. “WTP bukan sekadar prestasi, melainkan bukti pengelolaan keuangan baik dan sesuai peraturan,”…
Read MorePemkot Bandarlampung Raih WTP ke-8 dari BPK
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, menerima penghargaan itu di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat 29 Mei 2026. Raihan opini WTP ini menjadi bukti, Pemkot Bandarlampung berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah transparan, akuntabel, dan sesuai standar pengelolaan keuangan pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik. Eva Dwiana…
Read More