DPRD Lampung Bentuk Pansus Bahas LHP BPK LKPD 2025

Maulidah Zauroh pimpin rapat paripurna DPRD Lampung bentuk Pansus bahas LHP BPK LKPD 2025

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung membentuk Panitia Khusus (Pansus) membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Pembentukan Pansus itu melalui keputusan rapat paripurna internal di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Jumat (12/6/2026). Wakil Ketua III Maulidah Zauroh memimpin rapat bersama Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara. Rapat ini sebagai tindak lanjut penyampaian LHP BPK terhadap LKPD Lampung 2025 sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pembentukan pansus mengacu…

Read More

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah 2025

DPRD Lampung rapat paripurna LKPJ Kepala Daerah 2025

BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (25/5/2026). Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar memimpin jalannya rapat tersebut. Agenda rapat meliputi penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, persetujuan penetapan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah 2025, pembacaan konsep keputusan DPRD Lampung, dan sambutan Gubernur Lampung. Juru Bicara Pansus, AM. Syafi’i menyampaikan, secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah 2025 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjaga berlangsung pembangunan daerah serta pelayanan…

Read More

DPRD Lampung Bahas Laporan Pansus LKPJ Kepala Daerah 2025

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung membahas laporan hasil Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung 2025 di Ruang Rapat Komisi DPRD setempat, Kamis (21/5/2026). Wakil Ketua I Kostiana memimpin rapat. Hadir juga Wakil Ketua III DPRD Lampung, Maulidah Zauroh dan Naldi Rinara S. Rizal serta Ketua Pansus Lesty Putri Utami. Hasil pembahasan Pansus LKPJ Kepala Daerah ini akan menjadi rekomendasi DPRD kepada Pemprov Lampung sebagai bagian fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah. Pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda administratif, melainkan peduli bersama dalam memastikan…

Read More

Ketua Pansus Singkong Pinta Presiden Terbitkan Perpres Tanaman Pangan

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, Mikdar Ilyas, meminta Presiden RI dapat mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanaman Pangan. Mikdar Ilyas meminta Presiden menerbitkan perpres lantaran guna mendukung berlangsung petani, khususnya petani singkong di Lampung dan nasional secara umum, Ia mengungkapkan, situasi saat ini, khususnya kondisi harga tanaman pangan (singkong) kian tak stabil, pansus mendorong Presiden Prabowo Subianto, wajib menerbitkan Perpres Tanaman Pangan. “Ada hal mendasar membuat Pansus Singkong mendorong Perpres Tanaman Pangan ini,” kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung ini usai rapat paripurna di Kantor DPRD setempat, Selasa…

Read More

DPRD Lampung Rapat Paripurna Laporan Pansus LHP BPK

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, memimpin rapat paripurna pembicaraan tingkat II di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (3/2/2025). Rapat Paripurna DPRD Lampung ini dalam rangka laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan semester satu 2024. Juru Bicara LHP BPK RI DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, berharap berbagai rekomendasi ini dapat segera diimplementasikan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD. Munir Abdul Haris juga berharap saran, masukan serta rekomendasi…

Read More

Diduga Rugikan Petani, Pansus DPRD Usut Impor Tapioka

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung sedang mendalami temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait impor tapioka oleh empat perusahaan besar di Lampung. Isu ini menjadi sorotan karena berdampak langsung harga singkong dan sejahtera petani lokal. “Kami sedang dalami temuan KPPU terkait impor tapioka oleh empat perusahaan di Lampung,” ujar Ahmad Basuki, anggota Pansus/Ketua Komisi II DPRD Lampung, Jumat (17/1/2025). Untuk memastikan validitas data, Pansus berkunjung lapangan ke daerah penghasil utama singkong di Lampung Utara, Lampung Tengah, Mesuji, dan Lampung Timur. Kunjungan ini bertujuan menggali informasi…

Read More

Pansus DPRD Nilai DKPTPH Lamteng Tak Serius Sikapi SE Harga Singkong

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung menilai Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) tak serius menjalankan penetapan harga singkong terbaru. Pasalnya, Pj Gubernur Lampung Samsudin sudah menetapkan harga singkong di Lampung dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No.7 Tahun 2025 tentang Pembinaan Petani dan Monitoring Harga dan Kualitas Ubi Kayu di Provinsi Lampung. Namun, Pemkab Lamteng masih menyoalkan administrasi tanpa menyosialisasikan dan menekankan dalam melaksanakan harga singkong. Anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, I Made Suarjaya, menyampaikan hal itu saat mendatangi kantor DPRD Lamteng, Rabu (15/1/2025). Suarjaya mengatakan,…

Read More

Pansus DPRD Lamsel Godok DOB Bandar Negara

KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- DPRD Lampung Selatan (Lamsel) menyetujui membahas usulan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Bandar Negara, hasil pemekaran wilayah di kabupaten setempat. Keputusan itu dalam rapat paripurna penyampaian pemekaran daerah di Lamsel di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD setempat, Rabu (8/1/2024). Penjabat Sekretaris Daerah, Intji Indriati, mewakili Penjabat Bupati Lamsel, mengatakan, usulan pemekaran ini merupakan aspirasi masyarakat. Usulan wilayah kabupaten baru ini akan mencakup Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Sari, Tanjung Bintang, dan Merbau Mataram. Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, sebagai ibu kotanya  “Usulan pemekaran ini telah melalui proses panjang…

Read More

Pansus LHP BPK DPRD Lampung 2023 Siap Transparan

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung tahun 2023 siap buka-bukaan. Penegasan itu terungkap saat rapat perdana diruang rapat besar DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/5/2024). Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Budiman AS mengatakan, pihaknya bersama anggota pansus akan bekerja maksimal dan objektif,  bahkan akan membuka semua secara terbuka untuk umum. “Tim pansus akan bekerja maksimal dan buka-bukaan tentang rekomendasi BPK atas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2023,” kata Budiman AS usai memimpin rapat. Ketua Komisi…

Read More

Aklamasi, Budiman AS Nakhodai Ketua Pansus LHP BPK RI

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG ID- Secara aklamasi, Budiman AS terpilih sebagai Ketua Pansus LHP BPK RI dalam rapat paripurna membentuk pansus yang dipimpin Ririn Kuswantari setelah rapat paripurna usulan pemberhentian Gubernur Lampung, Rabu (8/5/2024). Budiman AS mengatakan, Pansus LHP BPK RI akan langsung berkerja melakukan kajian-kajian atas beberapa catatan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Namun, dirinya belum mau merinci terkait temuan pada beberapa satuan kerja untuk melakukan perbaikan. Ketua Komisi 1 ini mengatakan,  dirinya bersama anggota pansus lainya akan berkerja secara hati-hati dan tak masuk angin. “Saya sendiri sudah pernah menjadi…

Read More