Tag: LHP

DPRD Lampung Rapat Paripurna Laporan Pansus LHP BPK

Saylampung

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, memimpin rapat paripurna pembicaraan tingkat II di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (3/2/2025). Rapat Paripurna DPRD Lampung ini dalam rangka laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan semester satu 2024. Juru Bicara LHP BPK RI DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, berharap berbagai rekomendasi ini dapat segera diimplementasikan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD. Munir Abdul Haris juga berharap saran, masukan serta rekomendasi…

Read More

Bupati Pesibar Serahkan LHP Laporan Keuangan 2023

Saylampung

KRUI, SAYLAMPUNG.ID- Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Agus Istiqlal, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemkab Pesibar Tahun 2023 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (3/5/2024). Acara itu juga Pesibar kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Masmudi, menyerahkan penghargaan itu kepada Ketua DPRD Pesibar, Agus Cik, dan Bupati Agus Istiqlal. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Masmudi, mengapresiasi kabupaten/kota yang telah melaksanakan dan menyampaikan LHP atas laporan keuangan 2023 secara lengkap dan tertib. “BPK Perwakilan Lampung mengimbau seluruh…

Read More

LHP BPK Jadi Media Introspeksi Pemda

Saylampung

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester II Tahun 2023 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Kamis (18/1/2024). Fahrizal Darminto mengapresiasi BPK Perwakilan Lampung karena selesai  memeriksa dengan menyerahkannya LHP.  Menurut ia, LHP BPK menjadi media introspeksi bagi pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan belanja daerah.  Rekomendasi BPK kata ia, menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki dan menyempurnakan dalam mengelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Kabupaten/Kota.  “Kian baik mengelola keuangan, akan berimplikasi meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan…

Read More