BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (25/5/2026). Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar memimpin jalannya rapat tersebut. Agenda rapat meliputi penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, persetujuan penetapan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah 2025, pembacaan konsep keputusan DPRD Lampung, dan sambutan Gubernur Lampung. Juru Bicara Pansus, AM. Syafi’i menyampaikan, secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah 2025 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjaga berlangsung pembangunan daerah serta pelayanan…
Read MoreTag: LKPJ 2025
DPRD Lampung Bahas Laporan Pansus LKPJ Kepala Daerah 2025
BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung membahas laporan hasil Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung 2025 di Ruang Rapat Komisi DPRD setempat, Kamis (21/5/2026). Wakil Ketua I Kostiana memimpin rapat. Hadir juga Wakil Ketua III DPRD Lampung, Maulidah Zauroh dan Naldi Rinara S. Rizal serta Ketua Pansus Lesty Putri Utami. Hasil pembahasan Pansus LKPJ Kepala Daerah ini akan menjadi rekomendasi DPRD kepada Pemprov Lampung sebagai bagian fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah. Pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda administratif, melainkan peduli bersama dalam memastikan…
Read MoreEva Dwiana Tegaskan LKPJ 2025 Evaluasi Kinerja Pemkot
BANDARLAMPUNG- Wali Kota Bandarlampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri rapat paripurna DPRD guna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Senin (04/05/2026). Wali Kota Eva Dwiana mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus LKPJ 2025, atas kerja keras menelaah dan mendalami substansi laporan. “Rekomendasi dari DPRD akan jadi bahan evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandarlampung ke depan,” tegasnya. Rekomendasi ini, harap dia, bersifat konstruktif, inovatif, dan solutif mendorong dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan program…
Read MoreLKPJ 2024, Evaluasi dan Rekomendasi DPRD Tingkatkan Kinerja Pemerintahan
BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada, menghadiri Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 di Ruang Sidang DPRD setempat, Selasa (6/5/2025). LKPJ ini sebagai pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bagian instrumen fungsi pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ kepada DPRD sebagaimana ayat 2 Pasal 71 dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. M. Firsada mengapresiasi pimpinan…
Read More