BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Pemprov Lampung meluruskan informasi yang mencuat saat unjuk rasa LSM Fokal Lampung di Kantor Gubernur 5 Agustus 2026 terkait status lahan di kawasan Jalan Ryacudu, Kompleks Perumahan Korpri, Bandarlampung. Pemprov Lampung juga membantah imformasi yang menyebut nama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan terkait dugaan keterlibatan dalam peralihan aset tanah seluas sekitar 2.000 meter persegi di Jalan Ryacudu, Bandarlampung. Sekdaprov Lampung Marindo menegaskan, Pemprov Lampung tetap konsisten menyatakan lahan yang dipersoalkan bukan merupakan aset milik Pemprov Lampung. Marindo mengatakan, pemerintah menghormati hak setiap warga negara, termasuk organisasi…
Read MoreTag: BPKAD Lampung
Pemkot Bandarlampung Raih WTP ke-8 dari BPK
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, menerima penghargaan itu di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat 29 Mei 2026. Raihan opini WTP ini menjadi bukti, Pemkot Bandarlampung berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah transparan, akuntabel, dan sesuai standar pengelolaan keuangan pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik. Eva Dwiana…
Read MoreRealisasi APBD Lampung di Atas Rerata Nasional
BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hingga 10 Mei 2025 telah merealisasikan pendapatan Rp2,2 triliun atau 30,23% dari total anggaran. Sementara itu, realisasi belanja telah mencapai 24,62%. Angka ini secara menyeluruh memperhitungkan semua realisasi pendapatan dan belanja di luar Kas Daerah. Karena dalam struktur anggaran, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bernilai saat ini mencapai lebih dari Rp350 miliar pengelolaannya tak melalui Kas Daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Marindo Kurniawan, menjelaskan, meski mengelola dana BOS masih tahap pengesahan…
Read More