Pemprov Lampung Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dan Inspektur Lampung Bayana menghadiri Entry Meeting BPK di Ruang Rapat Utama.

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama, Selasa 27 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mengapresiasi sinergi tata kelola keuangan yang baik, yang turut berkontribusi pada capaian prestasi Pemprov Lampung. Ia menyoroti keberhasilan Lampung meraih Mandaya Award 2026 dari Kemenko PMK RI. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti kerja keras bersama, karena Lampung peringkat satu nasional dalam menanggulangi kemiskinan. “Kita berhasil mencatatkan penurunan kemiskinan yang tajam dari…

Read More

BPK Mulai Audit Lima Fokus di Lampung, Sekdaprov: Kita Mitra Strategis

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan memimpin Entry Meeting BPK Perwakilan Lampung Semester II 2026 di Ruang Rapat Utama

BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama, Senin 7 September 2026. Marindo Kurniawan menegaskan BPK bukan pihak berseberangan dengan pemerintah daerah, melainkan mitra strategis mengawal akuntabilitas keuangan dan tata kelola pembangunan. “Tujuan akhirnya bagaimana APBD dan APBN tepat sasaran, sesuai regulasi, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Marindo. Ia meminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjunjung tinggi prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam menyajikan…

Read More

Pemkot Bandarlampung dan BPK Bahas Tata Kelola Keuangan Transparan

Wakil Wali Kota Bandarlampung Deddy Amarullah menerima audiensi BPK RI Perwakilan Lampung di Ruang Rapat Wali Kota

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menerima audiensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu 2 September 2026. Wakil Wali Kota Bandarlampung Deddy Amarullah bersama jajaran pejabat terkait memimpin audiensi itu. Deddy Amarullah mengapresiasi sinergi yang terjalin baik antara Pemkot dan BPK Lampung. Ia menegaskan, Pemkot berkomitmen terus meningkatkan tata kelola keuangan transparan dan akuntabel. “Kami menyambut baik setiap arahan dan pemeriksaan dari BPK sebagai upaya perbaikan berkelanjutan,” ujar Deddy. Perwakilan BPK Lampung menyampaikan audiensi tersebut untuk koordinasi terkait pelaksanaan…

Read More

DPRD Lampung Tetapkan Rekomendasi LHP BPK LKPD 2025

Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar pimpin Rapat Paripurna penetapan rekomendasi LHP BPK atas LKPD Pemprov Lampung 2025 di Ruang Sidang DPRD setempat

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Tahun Anggaran 2025, sekaligus penetapan rekomendasi DPRD, <span;>Selasa (7/7/2026). <span;>Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memimpin rapat bersama Wakil Ketua I Kostiana, Wakil Ketua II Ismet Roni, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal <span;>di Ruang Sidang DPRD Lampung. <span;>Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo…

Read More

DPRD Lampung Terima LHP BPK 2025, Pemprov Raih Opini WTP

Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar terima LHP BPK 2025 dari BPK RI Novy Gregory Antonius Pelenkahu

BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung menggelar rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat (12/6/2026). Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memimpin rapat. Hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu. BPK menyerahkan LHP atas LKPD Lampung 2025 kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Mewakili BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu mengapresiasi…

Read More

Pemprov Lampung Perkuat Akuntabilitas Via Tindak Lanjut LHP BPK

BANDARLAMPUNG- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan instrumen krusial mengevaluasi efektivitas pembangunan di Lampung. Begitu kata Gubernur Mirza saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026). ​Gubernur mengapresiasi BPK Lampung karena telah merampungkan pemeriksaan meliputi sektor strategis, seperti ketahanan pangan, pengelolaan BUMD PT Lampung Jasa Utama, serta belanja daerah Pemerintah Provinsi Lampung. ​”LHP BPK bagi kami tentu tak hanya sekedar laporan, tapi ini cermin. Cermin melihat yang sudah baik dan terutama yang…

Read More

BPK Awali Pemeriksaan Kepatuhan Sarana Pendidikan di Lamsel

BANDARLAMPUNG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung memulai entry meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 di Lampung Selatan (Lamsel). Pertemuan itu di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamsel, Selasa (14/10/2025). Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Barry Firman Pratama, menjelaskan, pemeriksaan selama 35 hari sejak 14 Oktober hingga 17 November 2025. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan telah sesuai ketentuan peraturan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. “Pemeriksaan ini meliputi…

Read More

Exit Meeting BPK di Lamsel, Fokus Pendidikan dan Transparansi Dana Revitalisasi

KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Radityo Egi Pratama, menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dalam agenda Exit Meeting pemeriksaan sektor pendidikan di ruang kerjanya, Jumat (26/9/2025). Pertemuan ini menjadi penutup rangkaian pemeriksaan Tim BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama 25 hari, sejak 2 hingga 26 September 2025. Ketua Tim Pemeriksa BPK Lampung, Redy Ardiansyah, menjelaskan, agenda ini ialah bagian program nasional BPK dengan fokus pada ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk Lamsel, sektor pendidikan menjadi perhatian utama, terutama terkait meningkatkan sarana dan prasarana sekolah Tahun Anggaran 2024…

Read More

Pemkot Bandarlampung Kembali Raih Penghargaan WTP

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyerahkan penghargaan itu di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Lampung, Bandarlampung, Senin (26/5/2025). Atas capaian ini, Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, berterima kasih atas penghargaan dari BPK RI Perwakilan Lampung. “Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Terima kasih seluruh masyarakat dan jajaran pemkot setempat. Prestasi ini ialah hasil kerja…

Read More

BPK Perwakilan Lampung Entry Meeting di Lamsel

KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Lampung melaksanakan entry meeting di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Kegiatan itu dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel Tahun Anggaran 2024. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lamsel, Intji Indriati, menerima rombongan Tim BPK Perwakilan Lampung di ruang sekdakab setempat, Kamis (10/4/2025). Ketua Tim Pelaksana BPK Perwakilan Lampung, Delwin Trisno Hutapea, mengatakan, pemeriksaan LKPD berlangsung selama 30 hari, mulai 9 April 2025 hingga 8 Mei 2025. “Tujuan pemeriksaan LKPD ini untuk memberikan opini batas kewajaran…

Read More