BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Lampung) Lampung terus memperkuat tata kelola organisasi dan kinerja pemerintahan agar seluruh perangkat daerah bekerja efektif, adaptif, terukur, dan sesuai regulasi.
Penguatan itu dalam rapat Tata Organisasi Pemprov Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat itu di ruang kerjanya, Rabu 19 Agustus 2026.
“Jantung Pemerintahan”
Marindo Kurniawan menegaskan Biro Organisasi berperan strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai koridor.
“Saya menganggap penting Biro Organisasi ini karena kita ini sebuah organisasi. Pemerintah daerah rumah besarnya, dinas-dinas itu OPD. Lalu siapa yang mengurusi organisasi itu? Ya, Biro Organisasi,” ujarnya.
Sekdaprov menyebut Biro Organisasi sebagai ‘jantung organisasi’ di Pemprov Lampung. Karena itu, ia meminta biro ini bergerak lebih modern, cepat, adaptif, dan agile dalam bertugas.
“Saya ingin Biro Organisasi berjalan di atas rel dengan teknologi modern, sehingga cepat, adaptif, agile. Bagaimana kita semua mencapai tujuan bersama yang akan diraih Biro Organisasi,” katanya.
Target SAKIP Naik
Salah satu fokus utama adalah peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Marindo mengapresiasi kenaikan predikat SAKIP Pemprov Lampung dari B menjadi BB.
“Targetnya tetap A. Kalau targetnya mempertahankan BB, rasanya bukan target namanya. Tapi itu semua buah dari proses yang benar,” tegasnya.
Guna mencapai target itu, Marindo meminta Biro Organisasi memperkuat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat. Menurutnya, peningkatan SAKIP tak bisa sendiri karena merupakan hasil seluruh siklus pemerintahan.
Ia menekankan perencanaan sebagai fondasi utama. Pohon kinerja harus disusun jelas dan selaras dengan RPJMD dan RPJMN. Sisi pengawasan juga penting, termasuk tindak lanjut temuan dan rekomendasi.
“Laporan akuntabilitas harus menggambarkan kinerja nyata oleh OPD. Yang harus dilakukan adalah OPD-OPD benar dulu kerjanya, sesuai aktivitasnya,” jelasnya.
Marindo juga mengaitkan penguatan SAKIP dengan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI). Menurutnya, ketiganya penting untuk membangun pemerintahan berintegritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
SAKIP dan RB Modal
“SAKIP dan RB itu menjadi modal bagi kita untuk meyakinkan masyarakat, bahwa pemerintah daerah layak dipercayai. Ketika mereka melihat SAKIP sudah A, sudah berintegritas, mereka yakin uang pajak dikelola dengan baik,” katanya.
Selain itu, Marindo meminta penguatan kualitas pelayanan publik melalui Indeks Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Ia juga menyoroti capaian Pemprov Lampung yang masuk 3 besar nasional versi Ombudsman, namun meminta agar tak berpuas diri.
Sekdaprov mendorong budaya pelayanan cepat, transparan, mudah, responsif, serta pemanfaatan kanal pengaduan Lampung-in secara lebih luas.
Digitalisasi Berbasis Data
Marindo juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai pola pikir kerja dalam bekerja pola pikir dalam bekerja dengan memanfaatkan data terintegrasi, bukan hanya penggunaan aplikasi.
“Digitalisasi itu adalah pola pikir bagaimana bekerja menggunakan database yang terintegrasi sehingga data menjadi instrumen pengambilan keputusan dan kebijakan,” jelasnya.
Dengan data terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan lebih tepat dan menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia mengibaratkan Biro Organisasi sebagai dokter yang mendiagnosis persoalan organisasi dan mencari solusi agar seluruh perangkat daerah bekerja sesuai ketentuan.
Marindo berharap penguatan tata organisasi membangun pola pikir baru ASN, bahwa menjadi ASN adalah tanggung jawab melayani masyarakat.
Melalui penguatan tata organisasi, akuntabilitas kinerja, RB, ZI, peningkatan pelayanan publik, dan digitalisasi berbasis data, Pemprov Lampung berkomitmen membangun pemerintahan efektif, berintegritas, adaptif, dan dipercaya masyarakat. (Pemprov Lampung)
