BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong seluruh elemen masyarakat berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data jujur dan apa adanya.
Data lengkap dan akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
Hal itu terungkap dalam Sosialisasi dan Pendataan SE 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi BPS, Pemprov Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan berbagai unsur masyarakat.
“Satu Indonesia, Satu Data”
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan peran strategis data bagi pembangunan daerah.
“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Hari ini mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujar Ganjar membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung.
Gubernur menjelaskan, sensus berbeda dengan survei karena dilakukan secara menyeluruh. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar potret ekonomi tergambar nyata, termasuk ekonomi digital yang kini banyak dilakukan dari rumah.
“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.
Gubernur menganalogikan data seperti pemeriksaan ke dokter. Jika tak jujur, resep dari dokter bisa salah. Begitu juga pembangunan, kalau datanya tak benar, kebijakannya bisa tak tepat.
Ia juga mengajak tokoh masyarakat dan pengurus FPK menjadi penggerak partisipasi. “Bapak dan Ibu adalah kelompok referensi. Mari gelorakan, bahwa sensus sukses akan menghasilkan data lengkap untuk memproyeksikan ekonomi dan menentukan kebijakan,” katanya.
Lampung Peringkat 1
Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution menyampaikan, pada tahap pertama Lampung menempati peringkat pertama nasional. Capaian ini harus dipertahankan melalui 2 tahap evaluasi berikutnya.
Saat ini 8.619 petugas BPS dikerahkan mendata pasar, pertokoan, industri, keluarga, hingga usaha rumah tangga di seluruh Lampung.
“Tantangan terbesar bukan anggaran atau teknologi, melainkan membangun kepercayaan masyarakat. Ketika tokoh masyarakat mengajak dan menyampaikan data BPS aman, kepercayaan itu akan tumbuh,” ujarnya.
Ahmadriswan menegaskan data sensus untuk indikator statistik dan dasar kebijakan, bukan untuk pajak. “Memang pertanyaannya bisa terkesan kepo, tapi itulah modal kita menyajikan potret ekonomi Lampung.”
BPS juga menyediakan mekanisme pendataan mandiri bagi masyarakat dengan aktivitas padat. “Tak ada pelaku usaha, tak ada keluarga jangan terlewat cacah. Jika ada yang terlewat, BPS merasa belum optimal dalam melakukan pekerjaan,” tegasnya.
FPK-Kesbangpol Dukung
Ketua FPK Provinsi Lampung Hi. Darussalam menyatakan dukungan penuh. FPK sebagai wadah komunikasi lintas etnis dinilai penting membantu BPS menjangkau masyarakat.
“Bagaimana Lampung maju? Bila kita tak memberikan data sebenarnya. Saya ajak seluruh anggota FPK bantu berikan data sesuai fakta,” ujarnya.
Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Rahmat Yuda Kesatria menambahkan, keberhasilan SE adalah tanggung jawab bersama.
“Keberhasilan SE 2026 bukan hanya tugas BPS. Dengan dukungan FPK, Kesbangpol, dan seluruh elemen, kita harapkan Lampung tetap jadi daerah dengan kinerja terbaik,” katanya.
Hingga kini, sebut Rahmat, capaian SE 2026 di Lampung telah mencapai sekitar 87 persen.
Lewat kolaborasi ini, Pemprov Lampung, BPS, dan FPK berkomitmen mendorong masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan keterangan benar. Dengan data akurat, pemerintah memiliki dasar lebih kuat menyusun kebijakan ekonomi hingga tingkat kecamatan. (Pemprov Lampung)
