Tag: Marindo Kurniawan

Pemprov Lampung Siapkan Nobar Piala Dunia 2026

Saylampung
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan pimpin rapat persiapan nobar Piala Dunia 2026 di ruang kerja sekdaprov

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menyiapkan penyelenggaraan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor: 400.2.7/4657/SJ tentang Nobar Piala Dunia 2026. Persiapan nobar itu dalam rapat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan Marindo, Rabu (17/6/2026). Hadir juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Kepala TVRI Stasiun Lampung. Marindo berkata pemprov mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat sesuai instruksi Mendagri. Surat itu mengamanatkan pemerintah daerah (pemda) menginisiasi, memfasilitasi, dan mendukung nobar dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai kemampuan daerah. “Gubernur dukung penuh.…

Read More

Marindo: Pakai Aset Daerah, Wajib Bayar Retribusi

Saylampung
Marindo Kurniawan pimpin rapat optimalisasi PAD

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ruang rapat sekdaprov, Jumat 12 Juni 2026. Rapat ini guna menata dan memungut retribusi pemanfaatan lahan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel dan tiang. Marindo menegaskan, pemanfaatan aset milik daerah oleh pihak lain untuk kepentingan bisnis wajib berkontribusi kepada pemerintah daerah. “Prinsipnya, lahan aset daerah dipakai bisnis pihak lain wajib bayar sewa sesuai peraturan daerah (perda),” ujarnya. Guna menuntaskan tunggakan retribusi pemanfaatan aset daerah oleh sejumlah penyedia jaringan internet, Pemprov menyiapkan langkah paralel: 1. Pendampingan…

Read More

Pemprov Lampung Prioritaskan Belanja Wajib di APBD 2026

Saylampung
Asistensi daerah bersama Ditjen Bina Keuda Kemendagri

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memprioritaskan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Komitmen itu menjadi fokus utama Pemprov Lampung menjaga kesehatan fiskal daerah dan memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai target. Begitu penegasan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan saat mengikuti Asistensi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah dalam Memenuhi Belanja Minimum 2026 bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026). “Yang paling dipastikan…

Read More

Lampung Kendalikan Tanah Pakai Skema Hak Berjangka

Saylampung
Marindo Kurniawan hadiri rakor GTRA Lampung 2026 di Aula Kantor BPN Lampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat komitmen menata akses kepemilikan tanah. Caranya melalui implementasi skema hak berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah. Kebijakan ini fokus menjadi instrumen menekan ketimpangan penguasaan lahan. Sekaligus menjamin tanah lebih optimal manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan itu dalam rapat koordinasi (rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Wilayah BPN Lampung, Selasa (09/06/2026). Marindo menjelaskan, reforma agraria bukan hanya penataan aset tanah, melainkan instrumen strategis menyiptakan pemerataan…

Read More

Pemprov Lampung Genjot SAKIP dan ZI, Target Pelayanan Publik

Saylampung
Sekdaprov Lampung buka Asistensi SAKIP dan Pembangunan ZI Perangkat Daerah di Gedung Pusiban

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Kegiatan itu di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Kamis (04/06/2026). Pemprov Lampung terus memperkuat tata kelola pemerintahan akuntabel dan berorientasi hasil melalui Asistensi SAKIP dan Pembangunan ZI 2026. Kegiatan ini langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja perangkat daerah. Marindo Kurniawan menegaskan, SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah benar-benar berimanfaat bagi…

Read More

KemenPANRB: Lampung Contoh SAKIP BB dan RB Tertinggi A-

Saylampung
Budi Prawira hadiri Asistensi SAKIP dan ZI di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih predikat BB Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan nilai A- untuk Reformasi Birokrasi (RB). Capaian itu menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan kinerja akuntabilitas dan RB terbaik di tingkat daerah. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira, mengungkapkan hal itu dalam kegiatan Asistensi SAKIP dan Zona Integritas (ZI) di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/6/2026). Menurut Budi, capaian Lampung menjadi modal untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota. Ia menilai,…

Read More

Sekdaprov Lampung Buka Sosialisasi e-Review 2026

Saylampung
Sekdaprov Marindo Kurniawan buka sosialisasi review dokumen perencanaan pembangunan e-Review 2026 di Gedung Pusiban

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan membuka Sosialisasi Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/6/2026). Marindo menegaskan, agenda ini memiliki nilai strategis meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel dan efektif. “Digitalisasi pengawasan melalui penggunaan aplikasi e-Review ialah langkah nyata mendorong transformasi sistem pengawasan pemerintah daerah lebih modern, efektif, dan terintegrasi,” ujarnya. Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel terus meningkat. Karena itu, pola pengawasan juga harus berkembang mengikuti…

Read More

Pemprov Lampung Tampung Aspirasi Buruh TKBM Panjang

Saylampung

BANDARLAMPUNG- Dua kelompok massa buruh Pelabuhan Panjang mendatangi Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026). Keduanya membawa aspirasi berbeda terkait polemik Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Panjang, Kota Bandarlampung. Kelompok pertama dari Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang (FBBMP). Massa datang membawa tuntutan terkait soal kesejahteraan buruh yang telah berlangsung bertahun-tahun di lingkungan kerja Pelabuhan Panjang. Dewan Penasehat FBBMP, A. Kennedy, menyampaikan, salah satu persoalan utama adalah dugaan pemotongan upah buruh melalui mekanisme koperasi. Ia menegaskan, aspirasi ini bukan bertujuan membubarkan koperasi dan menyiptakan gaduh di pelabuhan, melainkan meminta perhatian…

Read More

Pemprov Lampung Tindaklanjuti Catatan Itjen Kemendagri

Saylampung

BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya meningkatkan dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di daerah. Marindo Kurniawan mengatakan hal itu saat mengikuti Exit Meeting Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pemprov Lampung oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (12/5/2026). Kegiatan itu merupakan rangkaian pembinaan dan pengawasan Itjen Kemendagri di Lampung sejak 5-12 Mei 2026. Pengawasan terhadap sejumlah perangkat daerah dengan fokus aspek keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, pengelolaan aset,…

Read More

Kendalikan Inflasi, Lampung Operasi Pasar MinyaKita 12-25 Mei

Saylampung

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat langkah mengendalikan inflasi daerah melalui Gerakan Serentak Operasi Pasar komoditas minyak goreng MinyaKita di 15 kabupaten/kota, Selasa (12/5/2026). Langkah ini untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung membuka kegiatan itu secara virtual melalui zoom. Operasi pasar serentak di pasar-pasar tradisional menjadi pasar pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan RI. Khusus di Kota Bandarlampung, operasi pasar pada lima pasar tradisional, yakni Pasar Pasir Gintung, Way…

Read More