BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya meningkatkan dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di daerah.
Marindo Kurniawan mengatakan hal itu saat mengikuti Exit Meeting Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pemprov Lampung oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan itu merupakan rangkaian pembinaan dan pengawasan Itjen Kemendagri di Lampung sejak 5-12 Mei 2026.
Pengawasan terhadap sejumlah perangkat daerah dengan fokus aspek keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, pengelolaan aset, hingga program strategis pemerintah.
Marindo menjelaskan, hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi penting pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Berbagai catatan dari tim pengawas harus sebagai bentuk pembinaan dan deteksi dini agar tata kelola pemerintahan lebih efektif dan akuntabel.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera melakukan langkah perbaikan dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada Inspektorat Lampung.
Bukan Cari Salah
Inspektur I Itjen Kemendagri Brigjen Pol Harun Yuni Aprin menyampaikan, pengawasan tahun ini mencakup pengawasan umum dan teknis lebih kompleks dari tahun sebelumnya.
“Pengawasan meliputi pengelolaan keuangan daerah, pembangunan, pelayanan publik, kendalian inflasi, entasjan kemiskinan, hingga program strategis nasional,” jelas Harun.
Menurutnya, pengawasan bukan cari salah, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan mampu melayani optimal kepada masyarakat. “Hasil evaluasi akan jadi dasar perbaikan agar penyelenggaraan pemerintahan di Lampung kian efektif dan profesional,” kata ia lagi.
Salah satu perhatian pemerintah daerah ke depan ialah penguatan tata kelola aset daerah. Marindo menilai pengelolaan aset jadi tantangan harus dibenahi bertahap, terutama penataan administrasi, pemanfaatan aset, hingga pengamanan aset milik pemerintah daerah.
Pemprov juga akan memperkuat koordinasi lintas OPD dalam mendukung program prioritas daerah, termasuk peningkatan pendapatan daerah, penguatan pertanian, pengendalian inflasi, pengurangan angka pengangguran, dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Ia menyebut secara umum sejumlah indikator makro pembangunan di Lampung menunjukkan perbaikan, termasuk angka kemiskinan menurun. Namun, hasil pengawasan tetap menjadi pengingat agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Pemprov Lampung optimistis tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan ini akan berdampak meningkat kualitas pelayanan publik, tertib administrasi pemerintahan, optimalisasi aset daerah, serta penguatan program pembangunan lebih tepat sasaran bagi masyarakat Lampung. (kmf)
