Tag: KPK

Lampung Raih Penghargaan KPK atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi

Saylampung
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan dari KPK di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan itu dalam Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026. Penghargaan ini menjadi apresiasi KPK atas upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengimplementasikan PAK sebagai bagian pembelajaran pada satuan pendidikan. Di Lampung, PAK telah diterapkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan…

Read More

Pemprov Lampung, KPK dan ATR/BPN Sinergi Perkuat Tata Kelola Pertanahan

Saylampung
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama KPK dan ATR/BPN saat menandatangani komitmen penguatan tata kelola pertanahan

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendorong reformasi tata kelola sektor pertanahan. Langkah ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki layanan publik, dan mengamankan aset milik pemerintah daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memegaskan komitmen itu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Sektor Pertanahan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan, Layanan Publik, dan Pengamanan Aset Daerah Wilayah Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/7/2026).…

Read More

DPRD Lampung Rakor Antikorupsi 2026 Bersama KPK Perkuat Tata Kelola

Saylampung
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur

BANDARLAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menghadiri rapat koordinasi (rakor) Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Pemprov Lampung 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (23/6/2026). Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memimpin rakor. Hadir Kepala Satgas Korsup Wilayah II KPK RI Untung Wicaksono, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Ketua Komisi V DPRD Yanuar Irawan, dan jajaran Pemprov. Forum ini untuk menguatkan sinergi DPRD, pemerintah provinsi, dan KPK mewujudkan pemerintahan transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pembahasan rakor meliputi penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pendapatan daerah, serta penyaluran bantuan…

Read More

Lampung Persiapkan MCSP 2026, Targetkan Capaian Lebih Baik

Saylampung

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI Tahun 2026 di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (2/3/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal Pemprov Lampung memperkuat komitmen mencegah korupsi melalui program strategis KPK. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan, MCSP merupakan instrumen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. “MCSP bukan sekadar penilaian, melainkan menjadi cerminan komitmen kita membangun sistem pemerintahan bersih dan berintegritas. Ini ialah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegas Marindo. Ia menambahkan, sinergi…

Read More

Pemprov Lampung–KPK Bahas Program Prioritas dan Penguatan Cegah Korupsi

Saylampung

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima kunjungan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kunjungan KPK itu dalam Rapat Pembahasan Rencana Kerja, Program Prioritas Daerah, dan Tata Kelola Pelayanan Publik di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/02/2026). Anjangsana ini menjadi bagian menguatkan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta upaya mendorong tata kelola pemerintahan daerah transparan dan akuntabel. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengapresiasi atas pendampingan dan supervisi konsisten KPK terhadap Pemprov Lampung. “Kami menyadari, seluruh proses tata…

Read More

Gubernur Mirza Tegaskan Integritas ASN Penopang Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Saylampung

LAMPUNG SELATAN- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka Pelatihan Integritas dan Antikorupsi Tingkat Dasar di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Aula BPSDM Provinsi Lampung, Selasa (2/12/2025). Gubernur Mirza menegaskan, integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi utama mencapai target pembangunan daerah dan memulihkan percaya masyarakat. ​Ia menggarisbawahi integritas penting dengan merujuk sejarah. Kejatuhan peradaban besar, seperti Romawi dan kongsi dagang VOC, bukan perang, melainkan korupsi dan menurun integritas penyelenggara pemerintahan. ​”Wibawa satu negara, bahkan kepercayaan investasi internasional, sangat pengaruhi integritas pemerintahannya. Jika integritas rendah, investasi sulit…

Read More

Pemkab Lamsel Gandeng KPK Cegah Korupsi di Desa

Saylampung

KALIANDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) memperkuat komitmen mencegah korupsi pada tingkat desa melalui bimbingan teknis (bimtek) Pendidikan Antikorupsi (PAK) dan Penilaian Desa Antikorupsi. Kegiatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lamsel, Rabu (26/11/2025) itu menghadirkan narasumber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Plt Inspektur Lamsel, Anton Carmana, mengatakan, upaya ini fokus lima komponen utama penilaian desa antikorupsi. Penilaian desa antikorupsi ini, beber Anton, yakni tatalaksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Menurutnya, penguatan sistem ini menjadi langkah strategis mencegah penyimpangan anggaran dan meningkatkan transparansi di desa. “Bimtek…

Read More

KPK Dorong Sinergi Lintas Sektor Perkuat Integritas Daerah di Lampung

Saylampung

BANDARLAMPUNG- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan penting kolaborasi lintas sektor penting untuk menekan korupsi di daerah. Setyo Budiyanto menegaskan hal itu pada Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi se-Lampung pada 15 kabupaten/kota di Balai Keratun, Rabu (5/11/2025). Setyo menekankan, pemberantasan korupsi harus seimbang melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan. “Meski pencegahan telah berjalan, penindakan tetap menjadi pengingat keras bagi pelanggar,” tegasnya. Setyo kembali menegaskan, arahan Presiden RI yang menempatkan pemberantasan korupsi prioritas nasional dan harus menjadi pegangan seluruh pejabat. “Bila Presiden sudah menekankan penting memberantas korupsi,…

Read More

Rakor Berantas Korupsi, Gubernur Lampung: Integritas Harus Jadi Budaya

Saylampung

BANDARLAMPUNG- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka rapat koordinasi (rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Lampung. Sebanyak 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung mengikuti acara ini di Balai Keratun, lantai 3, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (5/11/2025). Gubernur Mirza mengapresiasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, beserta jajaran karena hadir dalam kegiatan tersebut. Gubernur menyoroti penting daya saing daerah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. “Kita harus tingkatkan daya saing. Pemerintah jangan hanya menyerahkan penuh kepada mekanisme pasar. Negara harus hadir agar kebijakan berpihak kepentingan rakyat,” katanya. Menurutnya,…

Read More

Cegah Korupsi, Bupati Egi Rakor Bersama KPK

Saylampung

KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Radityo Egi Pratama (Egi), mengikuti rapat koordinasi (rakor) Program Pemberantasan Korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Egi mengikuti rakor itu secara daring melalui zoom meeting dari Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (7/5/2025). Kegiatan itu juga untuk menguatkan sinergi mencegah korupsi tingkat daerah melalui pemantauan dan evaluasi indikator MCP. Pemantauan dan evaluasi indikator MCP ini, di antaranya Area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Publik, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Optimalisasi Penerimaan Daerah. Bupati Egi mengatakan, rakor ini ialah…

Read More