KALIANDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) memperkuat komitmen mencegah korupsi pada tingkat desa melalui bimbingan teknis (bimtek) Pendidikan Antikorupsi (PAK) dan Penilaian Desa Antikorupsi.
Kegiatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lamsel, Rabu (26/11/2025) itu menghadirkan narasumber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Plt Inspektur Lamsel, Anton Carmana, mengatakan, upaya ini fokus lima komponen utama penilaian desa antikorupsi.
Penilaian desa antikorupsi ini, beber Anton, yakni tatalaksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
Menurutnya, penguatan sistem ini menjadi langkah strategis mencegah penyimpangan anggaran dan meningkatkan transparansi di desa.
“Bimtek ini juga memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mencegah praktik korupsi tingkat desa,” ujarnya.
Gerakan Moral
Bupati Lamsel, Radityo Egi Pratama, menegaskan, kegiatan ini merupakan gerakan moral bersama memperbaiki tata kelola pemerintahan hingga level desa.
Bupati Egi menyoroti sejumlah tantangan seperti pemahaman regulasi belum merata, lemah pengawasan, dan rendah transparansi anggaran.
“Kita berkumpul bukan sekadar membuka kegiatan, melainkan berkomitmen, bahwa Lampung Selatan ingin bangkit dan berbenah dengan fondasi integritas kokoh,” tegasnya
Aparatur pemerintah, tegas Egi, harus memiliki integritas personal dan kompetensi profesional sebagai dua pilar utama menjalankan tugas pemerintahan.
“Integritas tanpa kompetensi akan lemah, dan kompetensi tanpa integritas akan menyesatkan. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Desa Bersih
Menurutnya, KPK RI hadir menegaskan, bahwa pencegahan korupsi bukan reaksi terhadap kasus tertentu, melainkan gerakan transformasi tata kelola menyeluruh.
Egi meminta seluruh peserta memanfaatkan bimtek ini sebagai langkah pembenahan nyata, bukan sekadar formalitas.
“Lamsel jangan mundur selangkah pun dalam agenda mencegah korupsi. Kita ingin menjadi contoh,” kata Egi.
Pemkab setempat berharap bimtek ini mampu mendorong muncul para desa bersih, tertib administrasi, memberikan pelayanan publik cepat, transparan, dan akuntabel.
Upaya ini juga menjadi fondasi penting bagi daerah memasuki era digital dan memenuhi tuntutan pelayanan publik kian tinggi.
Sekitar 200 peserta, meliputi camat, Ketua Apdesi, BPD, kepala desa percontohan, akademisi, perangkat daerah, dan mahasiswa mengikuti agenda ini karena bagian menguatkan tata kelola pemerintahan desa. (Nsy)
