BANDARLAMPUNG- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan penting kolaborasi lintas sektor penting untuk menekan korupsi di daerah.
Setyo Budiyanto menegaskan hal itu pada Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi se-Lampung pada 15 kabupaten/kota di Balai Keratun, Rabu (5/11/2025).
Setyo menekankan, pemberantasan korupsi harus seimbang melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Meski pencegahan telah berjalan, penindakan tetap menjadi pengingat keras bagi pelanggar,” tegasnya.
Setyo kembali menegaskan, arahan Presiden RI yang menempatkan pemberantasan korupsi prioritas nasional dan harus menjadi pegangan seluruh pejabat.
“Bila Presiden sudah menekankan penting memberantas korupsi, tugas kita ialah menjalankannya sesuai fungsi masing-masing,” tegasnya.
Setyo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah memperkuat pencegahan korupsi melalui koordinasi rutin dan kerja bersama.
Delapan Area
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, memaparkan capaian pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), sertifikasi aset, dan integrasi SPDP.
MCP Pemerintah Provinsi Lampung pada 2025 tercatat pada angka 80, lebih tinggi dari rata-rata MCP pemerintah daerah se-Lampung yang berada pada angka 52 dan di atas rata-rata nasional sebesar 40.
Untuk SPI 2024, beberapa daerah di Lampung mencatat skor menengah-tinggi, di antaranya Pringsewu 75,73, Metro 75,59, Tulang Bawang 72,24, Lampung Selatan 71,68 dan Pemerintah Provinsi Lampung 67,52.
Ujang menjelaskan, delapan area fokus perbaikan tata kelola oleh KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, manajemen ASN, pengelolaan aset, hingga penguatan APIP.
Budaya Integritas
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan, visi pembangunan daerah Lampung sejalan arah nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan penting integritas dan sinergi.
“Integritas harus menjadi budaya bersama. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus bersatu melawan korupsi demi mewujudkan pemerintahan bersih dan terpercaya,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, termasuk sektor strategis, seperti pertanian singkong, membutuhkan kebijakan berpihak pada rakyat.
“Pemerintah jangan hanya menyerahkan penuh kepada mekanisme pasar. Negara harus hadir agar kebijakan berpihak kepentingan rakyat,” katanya (kmf)
