BANDARLAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memperkuat fungsi legislasi dalam dialog bersama DPD RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Peraturan Daerah (Perda), serta Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dialog di Kantor DPD RI Provinsi Lampung, Bandarlampung, ini menjadi ruang koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Propemperda sekaligus menginventarisasi kebutuhan regulasi daerah ke depan, Kamis 8 Oktober 2026. Hadir dalam kegiatan itu Ketua Bapemperda DPRD Lampung Hanifal, Kepala Bagian Perundang-undangan DPRD Lampung Sukartini, Kepala Kantor DPD RI Lampung Heru Firdan…
Read MoreTag: DPRD Lampung
Antrean BBM Subsidi, DPRD Lampung Usulkan Verifikasi STNK dan Barcode
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik usulan DPRD Lampung terkait pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Anggota DPRD Lampung, Fauzan Sibron, menyoroti masih marak antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat lemah pengawasan dan dugaan penyalahgunaan barcode subsidi. “Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru kian parah. Saya menduga ada kelalaian petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis 7 Oktober 2026. Ia memaparkan berdasarkan temuannya di lapangan, modus kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses mengisi bahan bakar. “Faktanya…
Read MoreDPRD Lampung Terima Kunjungan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unila
BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menerima kunjungan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) di Kantor DPRD Lampung, Bandarlampung, Senin 5 Oktober 2026. Anjangsana ini untuk memperkuat pemahaman fungsi, peran, dan kewenangan DPRD Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kunjungan ini juga merupakan bagian kegiatan Kunjungan Instansi HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP Unila bertema “Penguatan Pemahaman Mahasiswa terhadap Fungsi, Peran, dan Wewenang DPRD Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Pertemuan diterima Ketua Komisi I DPRD Lampung Garinca Reza Pahlevi, Wakil Ketua Komisi…
Read MoreDPRD Lampung Dorong Seni Budaya Islami Jadi Wadah Bina Generasi Muda
BANDARLAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung mendorong pengembangan seni dan budaya Islami sebagai sarana pembinaan generasi muda sekaligus membuka ruang bagi anak muda mengembangkan bakat, kreativitas, karakter, dan prestasi. Begitu kata Anggota Komisi V DPRD Lampung M. Syukron Muchtar saat menghadiri Festival Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Islami di Gedung Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Lampung, Senin 5 Oktober 2026. Syukron berkata, festival tak semata ajang kompetisi, tapi juga wadah bagi generasi muda menemukan dan mengasah potensi. Melalui kegiatan ini, kata ia, peserta mendapat kesempatan belajar tampil percaya diri, berkompetisi…
Read MoreDPRD Lampung Dorong Tarif Tol Efisien Dukung Distribusi Logistik
BANDARLAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung mendorong pembangunan dan pengelolaan jalan tol tak hanya memperkuat konektivitas, tapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat dan dunia usaha, termasuk melalui tarif yang mendukung efisiensi distribusi logistik. Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar berkata aspek tarif tol perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena masih membebani pelaku usaha yang menggunakan tol untuk pengiriman dan distribusi. Hal itu disampaikan dalam FGD Nasional “Jalan Tol untuk Apa dan Siapa?” yang digelar Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Masyarakat Transportasi Indonesia di Grand Mercure Hotel Lampung, Sabtu 3 Oktober…
Read MoreDPRD Lampung Dorong Penguatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai upaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai budaya dan kearifan lokal di Lampung. Anggota Komisi I DPRD Lampung, Mohammad Reza Berawi, mengatakan proses pengakuan masyarakat hukum adat harus jelas, terukur, dan sesuai ketentuan berlaku dengan memperhatikan kondisi faktual serta sejarah masyarakat adat pada masing-masing wilayah. “Yang paling penting adalah prosesnya dilakukan sesuai aturan, berdasarkan data dan kondisi faktual di lapangan, serta tetap menghormati sejarah dan kearifan lokal masyarakat adat,” ujar Reza, Jumat 2 Oktober 2026. Menurutnya,…
Read MoreDPRD Lampung Tegaskan Pancasila Harus Wujud Kerja Nyata
BANDARLAMPUNG – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 menjadi momentum DPRD Provinsi Lampung menegaskan nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kerja nyata pemerintahan. Pesan itu mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis 1 Oktober 2026. Upacara Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan sebagai inspektur upacara. DPRD Lampung turut mengambil bagian dengan menugaskan dua anggotanya sebagai petugas upacara. Wahrul Fauzi Silalahi membacakan Pembukaan UUD 1945 dan Diah Dharma Yanti membacakan Ikrar. Anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi berkata Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum mengamalkan nilai…
Read MoreDPRD Lampung Terima Aspirasi FSPMI Soal UMP 2027
BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menerima aspirasi Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Lampung dalam aksi damai di depan Gedung DPRD setempat, Kamis 1 Oktober 2026. Aspirasi diterima langsung oleh Anggota DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, bersama Sekretaris DPRD Lampung, Descatama Paksi Moeda, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh. Ketua DPW FSPMI Lampung, Wiyono Herpriyanto, didampingi Sekretaris Ibnu Hafiz serta perwakilan pimpinan unit kerja, menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan…
Read MoreDPRD Lampung Tetapkan 28 Raperda Masuk Propemperda 2027
BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menetapkan 28 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Penetapan itu dalam Rapat Paripurna Senin 28 September 2026. Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memimpin rapat bersama Wakil Ketua Kostiana, Ismet Roni, Maulidah Zauroh, dan Naldi Rinara, Turut hadir Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur dan jajaran Forkopimda. Ketua Bapemperda DPRD Lampung, Hanifal mengatakan Propemperda menjadi instrumen awal dalam menentukan regulasi yang perlu dibentuk berdasarkan kebutuhan dan arah pembangunan daerah. “Propemperda harus mampu menjadi pintu gerbang awal untuk menyeleksi raperda…
Read MoreDari Regulasi ke Pembangunan, Pemprov Lampung Dukung Penyusunan 28 Raperda 2027
BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Lampung Tahun 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin 28 September 2026. Dalam rapat itu, Bapemperda DPRD Lampung menyampaikan rancangan Propemperda 2027 yang memuat 28 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penyusunan Propemperda menjadi bagian penting untuk memastikan pembentukan peraturan daerah (perda) berjalan terencana, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Lampung. Pemprov Lampung mendukung sinergi bersama DPRD dalam penyusunan…
Read More