BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik usulan DPRD Lampung terkait pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.
Anggota DPRD Lampung, Fauzan Sibron, menyoroti masih marak antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat lemah pengawasan dan dugaan penyalahgunaan barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru kian parah. Saya menduga ada kelalaian petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis 7 Oktober 2026.
Ia memaparkan berdasarkan temuannya di lapangan, modus kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses mengisi bahan bakar.
“Faktanya di lapangan, banyak satu mobil pakai beberapa barcode dengan modus ganti pelat,” ungkapnya.
Untuk itu, DPRD mengusulkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga untuk memberlakukan verifikasi ganda, yakni mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli saat pengisian.
“Ketika mengisi BBM subsidi, selain barcode yang di-scan, harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Menurutnya, mekanisme itu sesuai dengan aturan BPH Migas yang mewajibkan registrasi barcode melalui STNK.
Selain itu, ia juga mengusulkan pemeriksaan bagasi kendaraan yang mencurigakan serta pengerahan Satpol PP Provinsi Lampung untuk menjaga ketertiban di SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan di Lampung, Satpol PP bisa ditugaskan di SPBU-SPBU untuk mengawasi. Kewenangannya ada di Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan langkah tersebut bukan untuk menghambat hak masyarakat, melainkan untuk memberantas permainan di lapangan.
“Ini bukan menghambat masyarakat isi subsidi, tapi untuk mengurai permainan. Kalau tidak dilaksanakan, antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait stok, DPRD mendukung langkah Pemprov Lampung yang telah mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas.
“Penambahan kuota kita harapkan BPH Migas merealisasikan, karena sampai sekarang belum ada jawabannya,” tuturnya.
Fauzan menambahkan, penambahan kuota saja tak cukup tanpa penindakan.
“Penambahan kuota tak cukup kalau oknum-oknum ini tak diberantas,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, menyatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga.
“Dinas ESDM akan berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk pengecekan lebih detail keabsahan kendaraan dan QR code agar subsidi BBM tepat sasaran,” ucap Budhi.
Pemprov Lampung berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait untuk menjamin transparansi dan keadilan distribusi BBM subsidi. (pemprov)
