BANDARLAMPUNG – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 menjadi momentum DPRD Provinsi Lampung menegaskan nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kerja nyata pemerintahan.
Pesan itu mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis 1 Oktober 2026. Upacara Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan sebagai inspektur upacara.
DPRD Lampung turut mengambil bagian dengan menugaskan dua anggotanya sebagai petugas upacara. Wahrul Fauzi Silalahi membacakan Pembukaan UUD 1945 dan Diah Dharma Yanti membacakan Ikrar.
Anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi berkata Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
“Bagaimana kita semua lapisan masyarakat di Lampung terus menggaungkan dan mengamalkan Pancasila,” ujar Wahrul.
Menurutnya, pengamalan itu bisa diwujudkan melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama, gotong royong, persamaan, persatuan, dan keadilan sosial.
“Insyaallah nilai-nilai Pancasila ini terus kita kampanyekan dan amalkan sampai anak cucu kita nanti,” katanya.
Diah Dharma Yanti menegaskan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar seremonial, melainkan momentum mengingat perjuangan bangsa mempertahankan Pancasila sebagai ideologi pemersatu.
“Peringatan ini bukan seremonial, melainkan momentum penting kita mengingat perjuangan bangsa agar Pancasila tetap lestari sebagai ideologi yang mempersatukan,” ujarnya.
Diah menegaskan masyarakat harus terus melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila, khususnya di Lampung.
Bagi DPRD Lampung, pengamalan Pancasila harus terlihat dalam fungsi anggaran dan pengawasan. Program pembangunan harus menjawab kebutuhan masyarakat dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, pengawasan DPRD diarahkan pada sektor bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pelayanan publik.
Dengan begitu, semangat Pancasila tak berhenti pada upacara, tapi terlihat dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan lebih mudah, pembangunan tepat sasaran, fasilitas publik kian baik, dan manfaat lebih merata. (hms)
