BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai upaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai budaya dan kearifan lokal di Lampung. Anggota Komisi I DPRD Lampung, Mohammad Reza Berawi, mengatakan proses pengakuan masyarakat hukum adat harus jelas, terukur, dan sesuai ketentuan berlaku dengan memperhatikan kondisi faktual serta sejarah masyarakat adat pada masing-masing wilayah. “Yang paling penting adalah prosesnya dilakukan sesuai aturan, berdasarkan data dan kondisi faktual di lapangan, serta tetap menghormati sejarah dan kearifan lokal masyarakat adat,” ujar Reza, Jumat 2 Oktober 2026. Menurutnya,…
Read MoreDPRD Lampung Dorong Penguatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
