Pemprov Finalisasi Aplikasi Lampung Peduli TBC, Kebut Eliminasi 2030

Wagub Lampung Jihan Nurlela pimpin rakor TP2TB Lamsel secara virtual dari ruang kerjanya

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat intervensi penanggulangan TBC lewat aplikasi “Lampung Peduli TBC” yang kini tahap finalisasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lampung. Sistem digital ini diperkuat variabel data untuk mengoptimalkan pelacakan kasus dan dukung program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pasien TBC. Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan ini saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Lampung Selatan (Lamsel) secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (24/06/2026). Sumbang 11 Persen Wagub memastikan semua pasien TBC terdiagnosis tercatat dan terlapor dalam sistem informasi…

Read More

Pemprov Lampung Pantau IPH, Antisipasi Kenaikan Cabai dan Bawang

Rakor Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026 secara virtual itu dari Command Center Lt. II Diskominfotik Lampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk mengantisipasi volatilitas harga komoditas pokok. Langkah antisipatif ini lewat partisipasi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Lampung Liza Derni di Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026, Senin (22/6/2026). Rakor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual itu dari Command Center Lt. II Diskominfotik Lampung. Cabai dan Bawang Picu IPH Naik Rakor menyoroti tren menaik IPH minggu ketiga Juni 2026 di sejumlah daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah…

Read More

Lampung-In Dievaluasi, Pemprov Siapkan Versi 2 Pakai IA

Wagub Lampung Jihan Nurlela pimpin rapat evaluasi aplikasi pengaduan Lampung-In di ruang kerja wagub

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Review Progress Digitalisasi Layanan Publik Provinsi Lampung guna mengevaluasi dan mengoptimalkan pengelolaan aplikasi pengaduan masyarakat Lampung-In. Wakil Gubernur (Wagub) Jihan Nurlela memimpin rapat itu di ruang kerjanya, Jumat 19 Juni 2026. Jihan menegaskan Lampung-In adalah lompatan transformasi digital Pemprov untuk mendekatkan akses pelaporan masyarakat ke pemerintah. Aplikasi ini sejalan dengan semangat layanan publik yang responsif dan terintegrasi. Setelah berjalan 1,5 tahun, evaluasi menemukan sejumlah kendala. Tujuannya agar manfaat aplikasi lebih optimal dirasakan masyarakat dan pemerintah rasakan. “Karena itu hari ini kita evaluasi…

Read More

Pemprov Lampung Transformasi Transportasi Modern

Sulpakar memimpin upacara bulanan di Lapangan Korpri

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya mentransformasi sektor perhubungan menuju transportasi modern untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Begitu kata Asisten Administrasi Umum, Sulpakar saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung pada Upacara Bulanan di Lapangan Korpri, Rabu (17/6/2026). Sulpakar menekankan, perubahan zaman yang dinamis membawa tantangan lokal yang harus segera diselesaikan secara berkelanjutan. “Kita masih menghadapi persoalan mendasar seperti kepastian regulasi dan perlindungan ekosistem transportasi online, penanganan kendaraan (Over Dimension Over Load) yang merusak jalan, hingga menurun daya saing angkutan umum konvensional,” ungkapnya. Pemprov Lampung menyiapkan transformasi menyeluruh dengan…

Read More

Pemprov Matangkan Penyesuaian Batas Wilayah Lampung Raya

Rapat sosialisasi penyesuaian daerah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mematangkan rencana penyesuaian batas wilayah sebagai bagian penguatan Kawasan Metropolitan Lampung Raya dan percepatan pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan provinsi. Hal itu terungkap dalam Rapat Sosialisasi Penyesuaian Daerah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (17/6/2026). Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan memimpin rapat dan pemaparan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung Binarti Bintang. Binarti Bintang menjelaskan, proses penyesuaian berlandaskan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No.141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dan Keputusan Gubernur…

Read More

Pemprov Lampung Siapkan Nobar Piala Dunia 2026

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan pimpin rapat persiapan nobar Piala Dunia 2026 di ruang kerja sekdaprov

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menyiapkan penyelenggaraan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor: 400.2.7/4657/SJ tentang Nobar Piala Dunia 2026. Persiapan nobar itu dalam rapat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan Marindo, Rabu (17/6/2026). Hadir juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Kepala TVRI Stasiun Lampung. Marindo berkata pemprov mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat sesuai instruksi Mendagri. Surat itu mengamanatkan pemerintah daerah (pemda) menginisiasi, memfasilitasi, dan mendukung nobar dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai kemampuan daerah. “Gubernur dukung penuh.…

Read More

Pemprov Lampung Dorong TVRI Jadi Media Transformatif

Marketing Gathering dan Forum Diskusi Publik TVRI Lampung di Hotel Emersia

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong penguatan peran TVRI Stasiun Lampung sebagai media penyiaran publik transformatif di tengah tantangan disrupsi informasi digital. Begitu kata Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, pada Marketing Gathering dan Forum Diskusi Publik bertajuk “Transformasi TVRI Lampung: Mendengar Publik, Tumbuh Bersama Mitra” di Hotel Emersia, Senin (15/06/2026). Ia menekankan pentingnya sinergi antara media penyiaran publik dengan agenda pembangunan daerah, khususnya mempublikasikan narasi keberhasilan program “Desaku Maju” sebagai penggerak ekonomi dari akar rumput. Gubernur menilai, transformasi…

Read More

Pemprov Lampung Raih WTP ke-12 Beruntun

BPK serahkan LHP LKPD 2025 kepada Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Ini WTP ke-12 beruntun untuk Pemprov Lampung. BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2025 kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa di ruang sidang DPRD setempat, Jumat (12/6/2026). Gubernur Mirza menyebut, WTP bukti komitmen Pemprov mewujudkan tata kelola keuangan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. “WTP bukan sekadar prestasi, melainkan bukti pengelolaan keuangan baik dan sesuai peraturan,”…

Read More

Pemprov Lampung Prioritaskan Belanja Wajib di APBD 2026

Asistensi daerah bersama Ditjen Bina Keuda Kemendagri

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memprioritaskan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Komitmen itu menjadi fokus utama Pemprov Lampung menjaga kesehatan fiskal daerah dan memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai target. Begitu penegasan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan saat mengikuti Asistensi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah dalam Memenuhi Belanja Minimum 2026 bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026). “Yang paling dipastikan…

Read More

Lampung Perkuat JDIH, Dorong Transparansi Hukum Digital

Sosialisasi JDIH di Ruang Abung Balai Keratun

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) memperkuat optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Tujuannya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel. Sinergi ini dalam kegiatan sosialisasi JDIH di Ruang Abung Balai Keratun, Bandarlampung, Kamis 11 Juni 2026. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung, Yudhi Al Fadri, menyatakan keterbukaan informasi hukum merupakan fondasi utama membangun percaya publik di era digital. Menurutnya, JDIH bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan harus bertransformasi jadi pusat pengetahuan yang menjembatani kebutuhan informasi antara pemerintah dan…

Read More