BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk mengantisipasi volatilitas harga komoditas pokok.
Langkah antisipatif ini lewat partisipasi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Lampung Liza Derni di Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026, Senin (22/6/2026). Rakor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual itu dari Command Center Lt. II Diskominfotik Lampung.
Cabai dan Bawang Picu IPH Naik
Rakor menyoroti tren menaik IPH minggu ketiga Juni 2026 di sejumlah daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah penyumbang utama perubahan IPH nasional.
Tren kenaikan harga beras medium dan premium juga mejadi catatan penting yang butuh atensi serius pemerintah daerah.
Daerah Segera Koordinasi
Sekretris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta kolaborasi intensif kepala daerah dan Bulog, khusus wilayah kenaikan harga beras.
“Daerah dengan IPH naik signifikan harus segera koordinasi antardaerah lewat TPID cari solusi konkret. Daerah penerima bantuan Kementerian Pertanian untuk gerakan tanam cabai, pastikan program tepat sasaran,” tegas Tomsi.
Distribusi dan Stabilisasi Harga
Kementerian Perdagangan didorong memfasilitasi logistik bawang putih ke hub Makassar atau Balikpapan untuk wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menekan ongkos distribusi agar harga lebih terjangkau.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan aksi strategis stabilisasi. Salah satunya penyaluran komoditas lewat program Makan Bergizi Gratis dengan peternak lokal sebagai pemasok telur dan ayam ras.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan aksi strategis stabilisasi. Salah satunya penyaluran komoditas lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan peternak lokal sebagai pemasok telur dan daging ayam ras.
Upaya stabilisasi juga dapat dukungan penyaluran beras SPHP. Hingga 20 Juni 2026 sudah 359.000 ton. Gerakan Pangan Murah juga masif di berbagai provinsi untuk menjaga aksesibilitas pangan.
Pemprov Lampung berkomitmen menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi pusat dengan kondisi riil lapangan. Dengan sisa waktu seminggu sebelum Juli, koordinasi lintas sektoral ditingkatkan menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas fluktuatif di Lampung. (kmf)
