BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka rapat koordinasi akhir, Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025 di Aula Kantor BPN Provinsi Lampung, Kamis (18/9/2025). Marindo Kurniawan membacakan pesan tertulis Gubernur Lampung menegaskan, reforma agraria merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan keadilan sosial. Program ini, kata ia, melalui penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, legalisasi aset, penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik, serta pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. “Cita-cita besar reforma agraria tak akan tercapai tanpa kerja nyata, komitmen…
Read MoreTag: BPN Lampung
Disaksikan Menteri ATR/BPN, Gubernur Mirza dan Kepala BPN Teken NPHD
BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, menyaksikan penandatanganan NPHD itu di Ruang Abung, Balai Keratun, Selasa (29/7/2025). Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menekankan, penting mempercepat sertifikasi tanah, khususnya tanah wakaf, untuk mencegah konflik kepemilikan yang kerap muncul kemudian hari. Ia menyampaikan, secara nasional terdapat 761.909 bidang potensi tanah wakaf dan tempat ibadah, namun baru 38 persen atau 272.237 bidang telah…
Read MorePemprov Lampung Dorong Sinergi Stakeholder Reforma Agraria Berbasis Desa
BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung 2025 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Selasa (3/6/2025). M. Firsada mewakili Gubernur Lampung menegaskan, Reforma Agraria merupakan agenda strategis nasional bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah. “Skema Reforma Agraria harus mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Ia menjelaskan, penataan aset mencakup pemberian kepastian hukum melalui sertifikasi hak atas tanah, Sedangkan penataan akses meliputi penyediaan dukungan infrastruktur, akses pasar,…
Read More