Pemprov Lampung Dorong Sinergi Stakeholder Reforma Agraria Berbasis Desa

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, menghadiri rapat koordinasi GTRA Lampung 2025 di Kantor Wilayah BPN setempat, Selasa (3/6/2025). (Diskominfotik Lampung)

BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung 2025 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Selasa (3/6/2025).

M. Firsada mewakili Gubernur Lampung menegaskan, Reforma Agraria merupakan agenda strategis nasional bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah.

“Skema Reforma Agraria harus mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penataan aset mencakup pemberian kepastian hukum melalui sertifikasi hak atas tanah,

Sedangkan penataan akses meliputi penyediaan dukungan infrastruktur, akses pasar, permodalan, teknologi, hingga pendampingan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri.

Firsada juga mengapresiasi kerja keras GTRA dan seluruh pihak yang terlibat melaksanakan program ini di Provinsi Lampung.

Ia berharap rapat ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis dan langkah nyata yang mampu menghadirkan keadilan agraria merata dan berkelanjutan.

“Kita tak hanya memperjuangkan selembar sertipikat tapi masa depan keluarga, berlanjut pertanian, dan mandiri ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Lampung, Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan, rakor ini selaras dengan Tiga Cita program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur  Lampung periode 2025-2030,

Khususnya, kata ia, cita pertama, yaitu mewujudkan Provinsi Lampung menjadi lumbung pangan nasional dan mewujudkan ekosistem ekonomi yang berbasis Desa.

“Tim GTRA harus selaras dan mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya.

Reforma agraria ialah salah satu program strategis nasional untuk memperbaiki ketimpangan struktur pemilikan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Program ini akan berdampak sejahtera masyarakat.

Menurutnya, berhasil program ini tak akan bisa tercapai bila para stakeholder bekerja sektoral tanpa kolaborasi masalah semua sektor. Karena itu, program GTRA ini penting dapat dukungan semua pihak. (kmf)

Related posts

Leave a Comment