BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mentransformasi paradigma pembangunan ekonomi daerah, dari pendekatan tetesan ke bawah (trickle-down economy) menjadi penguatan ekonomi rakyat dari perdesaan (bottom-up economy) berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu ditegaskan Gubernur Mirza saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Semester II 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa 13 Oktober 2026.
Acara itu digelar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung. Hadir juga bupati/wali kota, Forkopimda, pimpinan lembaga keuangan perbankan dan nonbank, asosiasi pelaku usaha, akademisi, serta pimpinan media.
Dalam pemaparannya, Gubernur menjelaskan struktur perekonomian Lampung yang 28-30 persen ditopang sektor pertanian menuntut keberpihakan regulasi nyata bagi petani dan masyarakat desa. Pola pembangunan lama yang fokus memberi insentif modal kepada konglomerasi industri besar dinilai gagal mengalirkan kesejahteraan ke tingkat bawah.
“Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa. Di desa-desa, itu yang akan menjadi penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri,” tuturnya.
Mirza membeberkan kebijakan afirmatif Presiden Prabowo melalui kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram serta ketegasan menyetop impor komoditas pertanian telah mengubah nasib jutaan keluarga petani di Lampung. Marjin keuntungan petani kini mencapai 48 persen, dan pendapatan petani melonjak hingga Rp3 juta-Rp5 juta per bulan.
“Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani. Keuntungan petani naik 30 persen. Hari ini keuntungan 48 persen, ada di petani,” ujar Gubernur.
Dampak pergeseran paradigma tersebut, lanjut Mirza, tercermin dari capaian makro ekonomi Lampung yang kini menempati peringkat kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatra pada semester II 2026 sebesar 5,29 persen. Tingkat kemiskinan berhasil dipangkas 1 persen dalam setahun, tiga kali lebih cepat dibanding rata-rata tahunan era sebelumnya yang hanya 0,3 persen.
Penguatan daya beli masyarakat desa juga divalidasi data transaksi riil. Mengutip data Bapenda, pembelian unit kendaraan baru melonjak 43 persen didominasi kendaraan niaga penunjang logistik pangan, seperti truk naik 220 persen, van naik 123 persen, dan pick-up naik 78 persen. Peningkatan serupa terjadi pada volume pengiriman logistik, transaksi kurban sapi naik 109 persen dan domba naik 141 persen, serta perjalanan umrah warga.
Menutup arahan, Mirza menekankan kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Lampung adalah percepatan hilirisasi komoditas unggulan di tingkat desa, mengingat masih ada 55 persen potensi komoditas daerah (sawit, karet, kopi, tebu, kakao) yang belum terhilirisasi.
Ia menginstruksikan bupati dan wali kota menyelaraskan kebijakan lokal guna menyiapkan fasilitas pengeringan (dryer), sentra peternakan, kawasan industri beras rakyat, serta peningkatan kompetensi vokasi sumber daya manusia lokal sejak bangku sekolah.
“Maka kabupaten/kota, kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas. Saya yakin kalau ini dilakukan terorganisir, gotong-royong, ini akan menjadi basis utama kita. Kita basisnya kuat, bisa tumbuh di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (pemprov)
