Mendagri Minta Daerah Jaga Empat Komponen Pertumbuhan Ekonomi

Pemprov Lampung mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026 secara virtual dari Ruang Command Center Diskominfotik Lampung
Pemprov Lampung mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026 secara virtual dari Ruang Command Center Diskominfotik Lampung, Senin 7 September 2026. Foto: Pemprov Lampung

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkai dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 secara virtual, Senin 7 September 2026.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansah mewakili Pemprov Lampung mengikuti rakor itu secara virtual dari Ruang Command Center Diskominfotik Provinsi Lampung.

Inflasi Nasional 3,19 Persen

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah dua indikator penting yang harus dikawal pusat dan daerah.

Inflasi nasional secara year on year tercatat 3,19 persen, naik dari sebelumnya 2,8 persen. Secara month to month naik 0,21 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama kenaikan itu. Komoditas perlu menjadi perhatian, antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan, udang, dan beras.

“Khusus beras, saya sudah sampaikan ke Dirut Bulog. BPS punya data kabupaten/kota mana yang naik dan turun. Data itu jadi dasar intervensi, seperti penyaluran beras SPHP dan pasar murah,” ujar Tito.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah mewaspadai potensi penurunan produksi akibat kemarau panjang dan El Nino yang bisa berdampak pasokan dan harga pangan.

Empat Komponen Ekonomi

Tito menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi melalui 4 komponen utama, yaitu konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto atau selisih antara ekspor dan impor.

“Konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 50 persen pertumbuhan ekonomi. Pastikan daya beli masyarakat terjaga,” katanya.

Belanja pemerintah harus beredar di masyarakat dan menstimulasi aktivitas sektor swasta. Investasi harus didorong untuk membuka lapangan kerja, peningkatan modal, dan perputaran ekonomi masyarakat.

Sementara dari sisi perdagangan, pemerintah perlu mendorong dunia usaha dan UMKM agar kian berorientasi ekspor.

“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan miliki devisa, kita surplus dalam perniagaan internasional. Itu akan berkontribusi pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Target 8 Persen di 2029

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen. Semester I 2026 tumbuh 5,45 persen.

“Ini harus jadi momentum akselerasi menuju target 8 persen di 2029 sesuai arahan Presiden,” ujar Rachmat.

Ia mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi unggulan, meningkatkan investasi, menyiptakan lapangan kerja, dan memastikan APBD untuk belanja produktif.

Pengawalan harus lewat tiga tahap utama, yaitu pemantauan indikator, pengawalan kesenjangan dan hambatan, serta percepatan intervensi kebijakan.

“Bappenas punya motto no one left behind. Pembangunan harus sampai ke daerah kecil dan masyarakat tertinggal,” tegasnya.

Rachmat juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan APBD, menyederhanakan perizinan, mempercepat layanan, memperbaiki konektivitas dan logistik, serta memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan perbankan.

Ekonomi 99 Daerah Tumbuh

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan ekonomi Indonesia triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen, sedangkan secara kumulatif semester I 2026 tumbuh 5,45 persen.

Pertumbuhan triwulan II 2026 itu menjadi tertinggi dibanding triwulan II pada empat tahun sebelumnya.

BPS mencatat jumlah daerah dengan pertumbuhan di atas 6 persen melonjak dari 48 kabupaten/kota pada 2025 menjadi 99 kabupaten/kota di semester I 2026.

Pada triwulan II 2026 terdapat 201 kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

“Di Sumatera ada 53 kabupaten/kota tumbuh 5-8 persen, bahkan 2 daerah di atas 8 persen. Di Jawa ada 3 daerah di atas 8 persen,” kata Amalia.

Dia menegaskan strategi pembangunan tak bisa one size fits all. Setiap daerah harus diperlakukan spesifik sesuai keunggulan, yaitu tambang, perkebunan, pertanian, peternakan, atau industri.

“Keberhasilan daerah ini jadi pembelajaran. Pemetaan potensi ekonomi daerah adalah kunci menyiptakan mesin pertumbuhan baru,” pungkasnya. (Pemprov Lampung)

Related posts

Leave a Comment