BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (13/7/2026). Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansah. Agenda rakor meliputi pembahasan kenaikan harga ikan segar, progres Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda)…
Read MoreTag: Tito Karnivian
Lampung Tahan IPH 0,00 di Tengah Inflasi 33 Provinsi Naik
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempertahankan stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada angka 0,00. Raihan capaian itu di tengah 33 provinsi lain di Indonesia mengalami lonjakan harga komoditas. Pemaparan capaian itu dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni secara virtual mengikuti rakor itu di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung, Senin (15/6/2026). Mengacu data BPS, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, inflasi nasional saat ini 0,82 dengan tren grafik melandai secara bulanan (month-to-month). Laju inflasi April ke Mei relatif terjaga baik.…
Read MoreMarindo Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah 2026, Bacakan Amanat Mendagri
BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (27/04/2026). Marindo Kurniawan membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam bingkai NKRI. Mendagri menekankan, sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah jadi kunci utama berhasil pembangunan nasional. Hal ini mencakup integrasi perencanaan, penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dan reformasi birokrasi lebih lincah melalui digitalisasi terintegrasi. Selain tata kelola,…
Read More