BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (13/7/2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansah.
Agenda rakor meliputi pembahasan kenaikan harga ikan segar, progres Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) mewaspadai tren kenaikan inflasi. Meski inflasi nasional year-on-year masih aman di 3,34 persen, kenaikan selama tiga bulan terakhir harus diantisipasi agar tak melampaui batas atas 3,5 persen yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.
“Penyumbang utama inflasi masih dari kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi akibat kenaikan bahan bakar minyak. Komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras perlu terus dipantau,” ujar Tito.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pada Juni 2026 inflasi month-to-month terbesar disumbang bawang merah, bawang putih, beras, wortel, ikan segar, dan minyak goreng. Secara year-on-year, inflasi tertinggi dipengaruhi ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam ras.
Inflasi ikan segar tercatat 8,87 persen dan terjadi di 36 provinsi. Tingginya harga dipicu kenaikan solar yang berdampak pada aktivitas nelayan serta cuaca kurang mendukung penangkapan ikan.
Data BPS minggu kedua Juli 2026 menunjukkan 6 provinsi menaik Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 32 provinsi menurun. Di Sumatera, kenaikan IPH dipicu oleh cabai merah dan beras, sementara luar Sumatera dan Jawa didominasi cabai rawit, cabai merah, dan beras.
BPS juga merilis DTSEN Versi 3 Tahun 2026 pada 10 Juli 2026 sebagai dasar pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos). DTSEN telah diperbarui 7 kali sejak Februari 2025 dengan cakupan 290,1 juta rekam individu dan 95,9 juta rekam keluarga berbasis Nomor Induk Kependudukan.
BPS meminta pemda memperkuat koordinasi dengan BPS daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk sinkronisasi data. Pemda juga didorong memanfaatkan desil nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam DTSEN agar intervensi tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menjadi tonggak konsolidasi data sosial ekonomi nasional. Tahun 2027 menjadi awal implementasi digitalisasi penyaluran bansos. Uji coba sudah di Banyuwangi dan 43 kabupaten/kota. Hingga 7 Juli 2026, lebih dari 731 ribu keluarga telah mendaftar dengan dukungan 66 ribu agen.
“Kunci keberhasilan digitalisasi bansos ada pada keterlibatan aktif pemda dalam pemutakhiran data, verifikasi lapangan, pemanfaatan DTSEN, dan sosialisasi kepada masyarakat,” tegas Saifullah.
Rakor juga mengevaluasi Program 3 Juta Rumah. Plt Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty menyebut program ini bertujuan menurunkan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan sektor ekonomi yang terkait dengan industri perumahan.
Pemda didorong memberi kemudahan pembebasan retribusi Bangunan Gedung dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memperkuat anggaran perumahan di APBD, serta mengoptimalkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan verifikasi calon penerima lebih akurat.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat menegaskan pentingnya sinergi kementerian, lembaga, pemda, dan BPS dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat kualitas data, serta mendukung percepatan program prioritas pemerintah. (kmf)
