BANDARLAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung mendorong implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 7 Tahun 2026 tak hanya berhenti pada pengaturan distribusi gabah. Regulasi itu menjadi pintu masuk memperkuat hilirisasi pertanian dan meningkatkan nilai ekonomi yang langsung petani rasakan. Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Aribun Sayunis, mengatakan pengendalian distribusi gabah harus sejalan dengan pembenahan sektor pengolahan. Menurutnya, Lampung tak cukup dikenal sebagai penghasil gabah, tapi harus mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. “Pergub ini harus kita lihat sebagai bagian upaya memperkuat tata kelola dari hulu sampai hilir. Jangan sampai…
Read MoreDPRD Dorong Pergub 7/2026 Jadi Pemicu Hilirisasi Pertanian Lampung
