BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sinergi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) agar tak sekadar menjadi bantuan, tapi menjadi bagian ekosistem dan orkestrasi pembangunan daerah.
Begitu kata Gubernur Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program CSR di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Kamis 8 Oktober 2026.
Menurut Gubernur, pembangunan daerah harus memiliki arah jelas dan sejalan dengan tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Semangat tersebut, kata ia, sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama.
Program CSR Selaras Arah Negara
Mirza menyebut, ekonomi Lampung pada 2025 tumbuh 5,28 persen, didukung sektor pertanian, industri, perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi. Pertumbuhan itu menunjukkan aktivitas ekonomi tak hanya digerakkan belanja pemerintah, tapi juga dunia usaha.
“Program pemerintah harus selaras dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus selaras dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak,” ujar Mirza.
Pemprov Lampung memiliki visi “Bersama Lampung Maju Indonesia Emas” yang menekankan kolaborasi. Keterbatasan anggaran membuat pembangunan tak mungkin hanya oleh pemerintah.
Karena itu, arah pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha perlu dikonsolidasikan agar bergerak ke arah yang sama.
Kolaborasi CSR Via Desaku Maju
Gubernur juga memaparkan program Desaku Maju yang dapat menjadi ruang kolaborasi CSR, meliputi Pupuk Hayati Cair (PHC), bed dryer, penguatan vokasi, kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta pembangunan jalan desa. PHC ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian 15-20 persen.
Ia mencontohkan kolaborasi CSR melalui Desaku Maju. Program pemerintah berupa PHC, dryer, dan vokasi diperkuat perusahaan melalui bantuan mesin pakan dan DOC ayam. Integrasi ini mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi desa.
“Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus bermanfaat langsung ke masyarakat. Kalau pemerintah sendirian, tak akan bisa jalan,” katanya.
Mirza juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan desa wisata budaya. Pemprov telah memilih desa-desa budaya untuk dikembangkan dengan menghidupkan identitas, sejarah, budaya, produk masyarakat, dan ekonomi kreatif berbasis budaya. Ia berharap Forum CSR mengambil peran di sana.
Sinergi pemerintah dan dunia usaha diarahkan mengubah paradigma CSR dari kegiatan bantuan menjadi investasi sosial, pemberdayaan, kolaborasi, dan program berkelanjutan.
“Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Lampung. CSR bukan kegiatan tambahan perusahaan, melainkan bagian orkestrasi pembangunan daerah,” ujarnya.
Planbook CSR 2026-2030
Pemprov menyediakan arah pembangunan, data, regulasi, dan fasilitasi, sementara dunia usaha menyediakan sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan, dan program CSR.
Pemprov juga telah menyusun Planbook CSR 2026-2030 sebagai landasan agar kontribusi dunia usaha selaras dengan prioritas pembangunan, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Mirza mengajak CSR kolaborasi dengan program pemerintah agar dampaknya lebih besar. Semangat itu sejalan nilai Sakai Sambayan, yaitu saling membantu dan saling menguatkan.
“Pembangunan bukan tentang siapa bekerja paling banyak. Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR,” pungkasnya. (***)
