BANDARLAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, menegaskan DPRD berkomitmen mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kian transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen itu diwujudkan dengan membuka seluruh postur anggaran untuk dievaluasi bersama. Langkah ini tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyusunan anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Mulai dari Internal DPRD
“DPRD mulai dari diri sendiri dengan membuka seluruh postur anggaran ke fraksi-fraksi. Program yang tak prioritas akan kami rasionalisasikan agar ruang fiskal bisa untuk kepentingan masyarakat,” ujar Giri Akbar, Rabu 29 Juli 2026.
Selaku Ketua Badan Anggaran, ia menegaskan APBD harus jadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), menurunkan Gini Ratio, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu, setiap alokasi anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertanian dan Kesehatan
Dalam pembahasan anggaran, DPRD memastikan program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, khususnya sektor pertanian, tetap memperoleh dukungan. Mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian, bantuan pupuk, bibit unggul, hingga pengendalian hama. Program ini perlu dapat alokasi anggaran memadai karena berkaitan langsung produktivitas petani dan ketahanan pangan daerah.
DPRD juga menyoroti Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang sudah punya tenaga medis tapi belum didukung alat kesehatan memadai. DPRD mendorong Pemprov berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar kebutuhan alat dipenuhi.
Efisiensi Belanja Pegawai dan Optimalkan PAD
DPRD menemukan usulan belanja pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) melampaui batas wajar. Giri meminta efisiensi agar anggaran lebih banyak untuk pelayanan publik dan pembangunan.
“Setiap OPD harus efisien. Sekretariat DPRD sendiri sudah lakukan rasionalisasi belanja pegawai sesuai ketentuan,” katanya.
Untuk pendapatan, Giri meminta Badan Pendapatan Daerah memperkuat pengawasan, pendataan potensi pajak dan retribusi, serta kualitas pelayanan. Transparansi pengelolaan pajak juga ditekankan, termasuk menindaklanjuti temuan perbedaan data di lapangan.
Petani Jadi Fokus
Di sektor pertanian, DPRD meminta APBD menjawab persoalan nyata petani. Serangan hama tikus, kebutuhan bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi pertanian harus memperoleh dukungan anggaran. Ini penting karena pertanian adalah penopang utama ekonomi Lampung.
DPRD juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk menindaklanjuti berbagai temuan terkait perbedaan data penerimaan di lapangan agar pengelolaan pendapatan daerah kian akurat, optimal, dan akuntabel.
“Harapan kami, pembahasan APBD menghasilkan kebijakan kian berkualitas dan tepat sasaran. Kami ingin setiap rupiah APBD benar-benar bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkas Giri. (hms)
