BANDARLAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, menegaskan DPRD berkomitmen mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kian transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen itu diwujudkan dengan membuka seluruh postur anggaran untuk dievaluasi bersama. Langkah ini tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyusunan anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari Internal DPRD “DPRD mulai dari diri sendiri dengan membuka seluruh postur anggaran ke fraksi-fraksi. Program yang tak prioritas akan kami rasionalisasikan agar ruang…
Read More