BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Selasa (14/7/2026).
PKN kali ini bertema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan”. Sebanyak 47 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Kabupaten/Kota se-Lampung dan perwakilan kementerian mengikuti kegiatan yang berlangsung hingga 13 November 2026.
Saat membacakan sambutan Gubernur, Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan ASN di tengah disrupsi global, perubahan iklim, dan tingginya ekspektasi publik.
“Birokrasi masa kini tak hanya piawai administrasi, tapi wajib menjadi penggerak perubahan yang inovatif. Melalui pelatihan ini peserta diharapkan memperkuat berpikir strategis, membangun kolaborasi, tajam membaca perubahan dan berani menghadirkan solusi adaptif berkelanjutan,” ujar Marindo.
Ia menegaskan arah pembangunan daerah harus selaras dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Tolok ukur keberhasilan bukan hanya pada angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga kemampuan aparatur menjaga ekosistem dan memitigasi perubahan iklim.
Tema kelestarian lingkungan dijabarkan dalam tiga pilar, yakni kepemimpinan adaptif untuk tata ruang berwawasan lingkungan, perlindungan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, serta peningkatan ketahanan iklim dan mitigasi bencana.
Sekdaprov juga mengapresiasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI atas kepercayaan menjadikan Lampung sebagai penyelenggara diklat nasional.
Ia menitipkan pesan agar proyek perubahan yang disusun peserta tak berhenti di tataran administratif. “Pastikan setiap aksi perubahan menjadi inovasi aplikatif berkelanjutan dan berdampak nyata bagi tata kelola pemerintahan, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN RI Army Winarty menegaskan isu lingkungan kini menyangkut pembangunan, ekonomi, fiskal, kesehatan, energi, hingga tata kelola pemerintahan.
Menurut data Organisasi Meteorologi Dunia serta visualisasi frekuensi bencana alam nasional, Indonesia menghadapi implikasi perubahan iklim seperti suhu ekstrem, fluktuasi hujan, dan degradasi wilayah pesisir. Ini menekan ketahanan pangan dan masyarakat rentan. Karena itu, penanganan bencana harus masuk kebijakan strategis nasional berbasis data valid.
Army menjelaskan esensi midel kepemimpinan adaptif. Contohnya, masalah drainase bukan hanya soal teknis, melainkan juga tata ruang, resapan air, koordinasi lintas instansi, dan transformasi budaya kolektif masyarakat.
“PKN ini menguji pergeseran paradigma aparatur dari sektoral ke kolaboratif, dari reaktif ke antisipatif untuk menghasilkan nilai publik berdaya guna tinggi. Tata ruang bukan hanya peta zonasi, melainkan keputusan politik, teknokratis, dan moral,” jelasnya.
Army mengingatkan birokrasi masa depan tak butuh pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas. “Pemimpin adaptif berani membuang logika hari kemarin, berani berinovasi, dan membentangkan layar transformasi untuk tata kelola pemerintahan kelas dunia,” pungkasnya. (kmf)
