BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung menggelar Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber Kabupaten/Kota se-Lampung di Ruang Sungkai, Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Rabu (20/05/2026).
Kegiatan bertema ‘Simulasi Penanganan Web Defacement Judi Online dan Ransomware’ ini menjadi langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber terus berkembang.
Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, mengapresiasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas memilih Lampung sebagai lokasi pelaksanaan penguatan keamanan siber.
Ganjar menegaskan, keamanan siber fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan digital di masa depan. Peran pengelola keamanan siber di pemerintah daerah akan kian vital seiring meningkat ketergantungan layanan publik terhadap sistem digital.
“Ketika seluruh layanan sudah berbasis digital, pengelola keamanan siber inilah yang menjadi penjaga kedaulatan digital Indonesia,” tegasnya.
Kolaborasi Penting
Ganjar menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, perguruan tinggi, komunitas keamanan siber hingga kalangan praktisi teknologi untuk memperkuat pertahanan siber daerah.
Menurutnya, pola berbagi informasi mengenai modus dan ancaman siber harus terus dibangun agar pemerintah tak gagap menghadapi serangan.
“Bila ada serangan siber, kita baru bergerak setelah kejadian. Kita harus bangun sistem pengamanan sejak awal, seperti siskamling di lingkungan masyarakat. Ketika penjagaan kuat, kans pelaku kejahatan akan kian kecil,” ujarnya.
Ia mengingatkan, membangun budaya keamanan digital penting di lingkungan pemerintahan, mulai penggunaan kata sandi kuat hingga peningkatan sadar seluruh aparatur terhadap ancaman phishing, pencurian data, dan ransomware.
Ancaman Nyata
Ganjar menekankan, ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan telah menjadi ancaman nyata yang memengaruhi keamanan sebuah negara.
Ia menyontohkan, informasi mengenai operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang disebut dilakukan melalui serangan terhadap sistem keamanan dan radar negara itu dari jarak ribuan kilometer.
Menurutnya, terlepas dari berbagai spekulasi berkembang, peristiwa itu menjadi pelajaran penting mengenai betapa krusial keamanan siber menjaga kedaulatan negara.
“Ancaman paling nyata sudah ada, bukan khayalan lagi. Perkembangan teknologi siber ini eksponensial, sangat cepat berubah. Yang satu belum selesai dipelajari, sudah muncul ancaman baru,” katanya.
Keamanan digital, lanjut ia, menjadi pondasi utama pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi Satu Data Indonesia yang membutuhkan interoperabilitas serta pertukaran data antarlembaga.
Bentuk TTIS
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, melalui Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Didik Hardiyanto, menegaskan, ancaman siber kini menjadi tantangan serius pemerintah daerah.
“Setiap inovasi digital yang pemerintah daerah luncurkan akan membuka peluang serangan siber dari pihak tak bertanggungjawab. Serangan ransomware, kebocoran data sensitif dan berbagai ancaman lainnya terus meningkat secara eksponensial,” ujar Didik.
Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai bagian strategi menjaga keberlangsungan layanan publik.
Menurutnya, TTIS bukan sekadar memenuhi indikator penilaian indeks keamanan siber, melainkan kebutuhan mendasar membangun kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap serangan.
“TTIS harus benar-benar SDM berkompeten, responsif, dan berintegritas. Serangan siber tak mengenal jam kerja dan hari libur,” kata Didik.
Enam Poin Strategis
BSSN menekankan enam poin strategis, yakni penguatan TTIS seluruh pemerintah daerah, tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, standarisasi SOP penanganan insiden, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kompetensi SDM berkelanjutan, dan pembangunan budaya kesadaran keamanan siber.
Didik menegaskan, penting pelaporan cepat setiap insiden siber kepada BSSN agar dampak serangan dapat dicegah meluas ke daerah lain.
“Dalam dunia siber tak ada satu entitas bisa berdiri sendiri. Serangan pada satu daerah bisa menjadi bagian kampanye serangan lebih besar hingga level nasional,” ujarnya.
BSSN mendorong implementasi kolaborasi Quad Helix dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, industri dan komunitas keamanan siber dalam membangun ekosistem keamanan digital kuat di daerah.
Pemprov Lampung berharap penguatan kapasitas keamanan siber daerah berjalan lebih optimal guna mendukung pelaksanaan SPBE, interoperabilitas data, serta perlindungan data masyarakat dari berbagai ancaman digital. (kmf)
