BANDARLAMPUNG- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada empat perwakilan pelaku UMKM asal Lampung di Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (21/10/2025).
Wagub Lampung memberikan KUR itu dalam kegiatan Akad Massal KUR 800.000 debitur untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP).
Acara ini merupakan bagian kegiatan nasional yang berpusat di Provinsi Jawa Timur.
Akad massal ini serentak pada 38 provinsi se-Indonesia dan terhubung secara daring.
Jihan Nurlela secara simbolis menyerahkan KUR kepada empat penerima, yaitu Rahmat Hidayat senilai Rp50 juta untuk usaha bengkel las dan Dina Ratnasari Rp50 juta untuk usaha furnitur.
Kemudian Thian Saputra Rp20 juta untuk bengkel dan suku cadang motor, serta Muhammad Suharto Rp70 juta untuk usaha warung sembako.
Menurut data Pemprov Lampung, hingga saat ini total KUR telah disalurkan di provinsi ini mencapai 15.381 debitur dengan nilai Rp919 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan penyaluran KUR merupakan langkah nyata memperkuat ekonomi rakyat tingkat bawah.
“Kegiatan ini memudahkan masyarakat menggerakkan roda ekonomi. Dengan meningkat aktivitas usaha kecil, perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah akan kian baik,” ujarnya.
Sasaran Utama
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan, akad massal KUR kali ini momentum penting memperluas akses pembiayaan pelaku usaha kecil seluruh Indonesia.
“Hari ini ada sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke yang akad KUR serentak,” ujarnya.
Ia menambahkan, target penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun dengan sasaran utama sektor produksi 60 persen dari total pembiayaan.
“Capaian ini menjadi sejarah baru, karena kali pertama porsi KUR sektor produksi berhasil menembus angka 60 persen,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, realisasi KUR hingga Oktober 2025 telah Rp218 triliun atau sekitar 72,6 persen dari target nasional, dengan jumlah debitur aktif lebih dari 3,7 juta orang.
Tahun depan, kata ia, pemerintah menargetkan meningkatkan distribusi ke sektor produksi hingga 62 persen.
Pekerja Migran
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin mengatakan, program KUR juga mengarah untuk memberdayakan pekerja migran.
“Kami memiliki program KUR Penempatan Pekerja Migran agar calon pekerja tak terjerat pinjaman ilegal dan mendapatkan pembiayaan resmi pemerintah,” katanya.
Mukhtarudin menjelaskan, hingga saat ini telah tersalurkan KUR bagi 2.100 pekerja migran dengan nilai Rp60 miliar dari total alokasi Rp210 miliar.
Program ini, kata ia, juga terintegrasi dengan pelatihan vokasi dan pendidikan bahasa agar pekerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Bantu Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, peluncuran KPP bagian upaya pemerintah mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
“KPP akan membantu masyarakat membangun, merenovasi rumah, dan menyiptakan lapangan kerja baru psda sektor konstruksi,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan anggaran KPP Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun mendukung kontraktor UMKM dan Rp17 triliun untuk masyarakat ingin merenovasi rumah.
“Saya minta gubernur dan bupati seluruh daerah mendorong kontraktor lokal agar terlibat dalam program ini,” ucap Airlangga.
Menurutnya, KPP diatur melalui Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025. Program ini menargetkan peningkatan akses perumahan layak huni dan penguatan ekonomi lokal melalui sektor konstruksi.
Menurutnya, implementasi KPP tak hanya memperluas kans masyarakat memiliki rumah, tapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Kami siap mendukung penuh agar KPP berjalan efektif, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan ekonomi,” ujarnya. (kmf)
