BANDARLAMPUNG – Penjualan kendaraan niaga di Lampung menunjukkan tren menarik.
Data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui akun resmi Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Jumat 25 September 2026 mencatat, peningkatan penjualan roda empat jenis pick up, light truck, dan truck periode Januari-September 2026.
Akademisi dan pengamat keuangan publik, Saring Suhendro menilai tren itu bisa jadi petunjuk awal pergeseran kebutuhan angkutan barang. Namun untuk mengetahui pendorongnya, perlu melihat data penjualan menurut jenis kendaraan dan perkembangan beberapa bulan sebelumnya.
“Kalau kenaikannya, terutama light truck dan truck, kita bisa teliti apakah pelaku usaha mulai butuh daya angkut lebih besar. Tapi pembelian juga bisa untuk ganti armada lama. Karena itu, perlu melihat bersama data produksi dan arus barang,” ujar Suhendro.
Menurutnya, distribusi penting bagi Lampung sebagai penghasil padi, jagung, singkong, kopi, dan kakao. Hasil produksi harus bergerak dari sentra pertanian ke pengolahan dan pasar dengan biaya wajar.
Peran kebijakan daerah menjadi penting. Bertambahnya kendaraan akan lebih bermanfaat jika didukung jalan penghubung yang baik, fasilitas pascapanen, dan akses pasar kian terbuka.
“Pelaku usaha bisa saja menambah truk. Jika perjalanan dari sentra produksi masih lama dan biaya angkut tetap tinggi, petani belum tentu menikmati manfaatnya. Yang perlu diupayakan adalah distribusi lebih lancar dan efisien,” katanya.
Keterbatasan APBD menuntut pemerintah memilih dukungan paling berpengaruh. Perbaikan Jalan provinsi dengan cor beton oleh Pemprov maupun pembangunan fasilitas pascapanen perlu diikuti pengukuran hasil, seperti waktu tempuh, biaya angkut, dan harga diterima petani.
Arah itu relevan dan sejalan dengan Program Desaku Maju yang menetapkan 30 desa percontohan di Lampung. Pemerintah daerah juga mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berperan mengolah komoditas dan distribusi produk desa.
Suhendro menilai kedua kebijakan itu membuka peluang agar desa memperoleh nilai tambah lebih besar dari hasil produksinya.
“Kalau produksi desa berkembang, hasilnya mulai diolah, dan dipasarkan lebih luas, kebutuhan distribusi tentu ikut berkembang. Tapi kita belum bisa menyebut penjualan kendaraan saat ini sebagai dampak kedua program tersebut. Hasil program harus dilihat dari usaha yang berjalan dan manfaat yang diterima masyarakat desa,” jelasnya.
Ia menilai data kendaraan niaga dapat membantu pemerintah membaca kebutuhan logistik Lampung jika dilengkapi informasi produksi, kondisi jalur angkut, dan biaya distribusi. Dengan demikian, dukungan anggaran dapat diarahkan ke hambatan paling membutuhkan penanganan.
“Penjualan kendaraan memberi sinyal menarik. Kabar baik yang ingin kita capai adalah ketika hasil produksi lebih mudah sampai ke pasar, ongkosnya turun, dan petani memperoleh bagian lebih baik,” pungkasnya. (Pemprov Lampung)
