BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela meminta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat. Penguatan difokuskan pada personel, peralatan, akses air, dan sistem penanganan di wilayah rawan.
Begitu kata Wagub Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Rabu 26 Agustus 2026.
Menurut Jihan, pemerintah dan pemangku kepentingan di Lampung sudah cukup cepat merespons saat titik api muncul. Namun upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih lemah.
“Fire suppression kita masih lebih baik daripada fire prevention. Saat titik api sudah muncul kita bisa tangani dengan cepat. Tapi mitigasi sebelum titik api muncul ini yang harus kita kuatkan sama-sama,” ujar Jihan.
Penguatan kesiapsiagaan, nilai Wagub, mendesak karena Lampung memasuki musim kemarau. BMKG memproyeksikan Agustus hingga Oktober 2026 sebagai periode rawan munculnya titik panas akibat kondisi kering.
Buat Pemetaan
Jihan meminta BPBD bersama instansi terkait segera membuat pemetaan yang menggabungkan zona rawan kebakaran dengan posisi personel. Pemetaan harus mencakup personel pemerintah, TNI-Polri, dan unsur masyarakat yang bisa dikerahkan.
Data peralatan penanggulangan karhutla juga harus diperbarui. Mulai dari jenis, jumlah, hingga lokasi, agar saat kebakaran terjadi petugas bisa langsung mengerahkan peralatan terdekat.
Selain itu, jihan meminta Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai, dan BPBD memetakan embung, kanal, dan sumber air di zona rawan.
“Mulai hari ini setiap zona merah kita harus tahu jalur masuk air, jalur alternatif, titik kumpul, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan. Jangan sampai saat api muncul kita bingung cari air,” tegas Jihan.
Dia menekankan pentingnya penanganan khusus di lahan gambut karena api bisa menjalar di bawah permukaan.
4.800 Ha Lahan Terbakar
Data BPBD Lampung mencatat 194 titik panas hingga 25 Agustus 2026. Rinciannya 28 titik tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan 2 rendah. Sebarannya di 11 kabupaten wilayah utara, timur, dan tengah.
Per 26 Agustus 2026 pukul 08.20 WIB tercatat 47 hotspot rendah dan 3 hotspot sedang. Belum ada hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kepala BPBD Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan kemarau berpotensi berlanjut hingga Oktober, terutama di Lampung utara, timur, dan tengah. Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar di Lampung mencapai 4.800 hektare (ha) per 25 Agustus 2026.
TNWK 3 Kali Kebakaran
Kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) juga terdampak. Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi menyebut dalam beberapa hari terakhir terjadi sejumlah kebakaran di kawasan tersebut.
Pada 21-22 Agustus, kebakaran di Desa Braja Harjosari menghanguskan 673,4 ha. Api dipadamkan operasi gabungan 250 personel.
Pada 23 Agustus, kebakaran di Desa Braja Luhur membakar 123 ha alang-alang. Pada 24 Agustus, kebakaran di Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah, membakar 6,2 ha dan padam dalam 3-4 jam.
Zaidi menyebut hutan primer dan sekunder TNWK belum terdampak. “Vegetasi terbakar umumnya alang-alang. Alhamdulillah hutan primer maupun sekunder kita belum ada yang terbakar,” katanya.
Kendala di lapangan meliputi minim sumber air karena sungai dan rawa mengering, akses sulit, cuaca kering dan angin kencang, serta terbatas peralatan. Dari 7 mesin pompa, hanya 2 yang baik dan saat kejadian hanya 1 bisa dipakai. Dari 5 kendaraan roda empat, hanya 3 yang operasional.
“Kita punya 44 personel Polhut untuk luasan 125.000 ha. Ada 17 personel Manggala Agni. Peralatan seadanya, APD juga kurang memadai,” ujar Zaidi.
Faktor sosial seperti pengambilan rumput, perburuan dengan cara membakar, dan pembukaan lahan juga ditemukan. TNWK kini menggencarkan patroli, penegakan hukum, edukasi, dan penyediaan pakan ternak alternatif.
OMC dan Water Bombing
BPBD melaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) 25-30 Agustus 2026 tahap pertama. BNPB juga menurunkan 2 helikopter water bombing yang siaga di Bandara Radin Inten II. Satu helikopter sudah 17 kali penyiraman di Karang Anyar dan akan diarahkan ke TNWK.
Jihan mengapresiasi bantuan pusat, namun berharap Lampung memiliki helikopter water bombing yang siaga permanen. “Keberadaannya akan mempercepat respon di wilayah yang sulit dijangkau darat,” katanya.
Dia menargetkan hasil rapat menghasilkan pemetaan jelas personel, peralatan, sumber air, dan SOP. Seluruh unsur diminta bekerja dalam satu komando melalui Pusdalops BPBD.
Dengan kesiapan lebih baik, pemerintah berharap bisa menekan luas kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta kerusakan ekosistem. (Pemprov Lampung)
