BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mendorong penguatan sektor perkebunan melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas hasil, dan percepatan hilirisasi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Begitu kata Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura, saat membacakan sambutan Gubernur pada apel mingguan di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Senin 31 Agustus 2026.
Perkebunan Kontributor PDRB
Gubernur menyebut sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih jadi penopang utama perekonomian Lampung.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Triwulan IV 2025, sektor tersebut berkontribusi 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Subsektor perkebunan menyumbang 7,32 persen.
“PDRB menjadi tolak ukur kesejahteraan. Karena itu pembangunan perkebunan harus sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Lukman.
Sektor perkebunan juga berperan membuka lapangan kerja, menjadi sumber pendapatan, membantu pengentasan kemiskinan, menghasilkan devisa ekspor, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Tujuh Komoditas Unggulan
Pada periode RPJMD 2025–2029, pembangunan perkebunan diarahkan mendukung sasaran Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Salah satu indikator kinerja utamanya ialah peningkatan produksi komoditas perkebunan.
Hingga Desember 2025, produksi 7 komoditas utama Lampung tercatat cukup besar. Produksi kopi robusta 125.578 ton, lada 14.615 ton, tebu 724.608 ton, kakao 49.109 ton, karet 175.424 ton, kelapa dalam 86.655 ton, dan kelapa sawit 437.250 ton dalam bentuk CPO.
Kopi robusta dan lada Lampung peringkat kedua secara nasional berdasarkan capaian produksi tersebut. Sementara itu, tebu juga menempati posisi kedua secara nasional.
Dorong Penguatan Hilirisasi
Gubernur menekankan, peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan penguatan hilirisasi. Saat ini hasil perkebunan rakyat masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
“Hilirisasi perlu terus kita dorong agar komoditas punya nilai tambah lebih tinggi dan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat,” lanjutnya.
Selain pengolahan, nilai tambah juga bisa didapat dengan memperpendek rantai distribusi. Pemerintah daerah mendorong penguatan kelembagaan petani agar hasil langsung dipasarkan ke industri.
Upaya ini butuh kolaborasi pemerintah daerah, petani, pelaku industri, serta dinas koperasi dan perindustrian. Peningkatan SDM petani dan dukungan sarana prasarana juga menjadi bagian penting mempercepat pengembangan perkebunan di Lampung.
“Perlu kerja sama yang baik antara pemerintah dan stakeholder untuk meningkatkan kinerja pembangunan perkebunan di Lampung,” tegasnya.
Santunan Purnabakti
Apel juga dengan rangkaian penyerahan tali asih kepada 61 PNS purnabakti per 1 September 2026.
Pemprov juga menyerahkan santunan kepada 5 ASN dan 4 suami/istri ASN yang meninggal dunia.
“Semoga tali asih dan santunan ini menjadi bentuk perhatian Pemprov kepada para penerima dan keluarga,” pungkasnya. (Pemprov Lampung)
