BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan TNI dalam pelaksanaan Program Desaku Maju, khususnya mendukung pembangunan infrastruktur jalan desa.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Desaku Maju di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat 14 Agustus 2026.
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan memimpin rakor Hadir para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Lampung.
Marindo mengatakan, Desaku Maju merupakan upaya pemerintah mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur jalan desa yang akan disinergikan dengan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti TNI.
“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.
Ia menegaskan, sinergi ini merupakan tindak lanjut komitmen bersama antara pemerintah daerah dan TNI memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Pemerintah kabupaten/kota, harap Marindo, mendukung melalui pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH). Ia meminta penyaluran DBH harus menghasilkan pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat, bahwa penyaluran DBH benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya jalan desa,” jelasnya.
Mekanisme Diseragamkan
Dalam rakor juga membahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan di seluruh kabupaten/kota. Formulasi teknis, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, hingga bentuk kolaborasi dengan TNI akan diperkuat dalam nota kesepahaman/MoU.
Marindo menyebut alokasi anggaran tak harus sama di setiap daerah. Besaran anggaran dan jumlah ruas jalan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.
Ia juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan. Hasil pembahasan dengan BPKP akan menjadi bahan penyempurnaan MoU.
Lewat Program Desaku Maju, Pemprov bersama kabupaten/kota dan TNI berkomitmen memperkuat sinergi pembangunan desa, mempercepat peningkatan infrastruktur jalan, dan memastikan pengelolaan DBH memberi hasil nyata bagi masyarakat.
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan terwujud infrastruktur yang meningkatkan konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa. (Pemprov Lampung)
