BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela menemui langsung massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (29/6/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan dan Anggota DPRD Lampung ikut berdialog.
Pertemuan menjadi ruang komunikasi terbuka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan mahasiswa agar situasi tetap kondusif.
“Kami apresiasi PMII beraksi tertib, damai, dan intelektual. Aspirasi disampaikan baik lisan maupun surat resmi. Pemprov terbuka untuk masukan demi kemajuan daerah dan bangsa,” ujar Jihan.
Dalam dialog, PMII menyampaikan 7 tuntutan, yaitu evaluasi ekonomi dan anggaran, reformasi hukum dan demokrasi, meningkatkan anggaran pendidikan, penyelesaian konflik agraria, perbaiki fiskal daerah, kelola SDA dan tambang, serta perbaikan tata kelola pembangunan.
Jihan menjelaskan isu Program Makan Gizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga BBM, hingga RUU Perampasan Aset merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Pemprov, kata Jihan, siap menjalankan peran sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat di daerah dan pemerintah pusat. Pemprov berkomitmen sampaikan aspirasi jadi kewenangan pusat melalui jalur yang sesuai.
“Setiap masukan masyarakat akan jadi perhatian kami sebagai bagian proses pembangunan partisipatif,” kata Jihan.
Aksi tertib itu menjadi cermin kepedulian mahasiswa soal ekonomi, hukum, pendidikan, agraria, hingga tata kelola pemerintahan.
Wagub menegaskan Pemprov membuka ruang dialog dengan semua elemen. “Partisipasi damai mahasiswa penting untuk demokrasi dan pembangunan berpihak ke rakyat,” pungkasnya. (kmf)
