BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini jadi tahun ke-10 berturut-turut pemkab setempat Lamsel mempertahankan predikat bergengsi tersebut.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar. Penyerahan itu bersamaan dengan 14 kabupaten/kota lain di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Jumat 29 Mei 2026.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengapresiasi seluruh jajaran perangkat daerah. Menurutnya, prestasi ini adalah buah kerja keras, sinergi, dan komitmen bersama menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Alhamdulillah, hari ini Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung ke-10,” ucap Bupati Egi.
Ia menegaskan, penghargaan ini menjadi tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pihaknya berkomitmen menjadikan momentum ini sebagai pemacu inovasi mengelola keuangan daerah.
“Penghargaan menjadi motivasi buat kami. Penghargaan ini juga jadi dorongan berinovasi dan mengoptimalkan keuangan negara lewat program yang berdampak positif serta berkelanjutan,” kata Egi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menambahkan, raihan WTP beruntung merupakan hasil komitmen pimpinan daerah, sinergi seluruh perangkat daerah, dan peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan.
Menurutnya, penguatan sistem pengendalian internal dan konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga menjadi faktor krusial.
“Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah turut mendukung tercipta tata kelola lebih efektif dan akuntabel,” kata Rini.
Dengan WTP ke-10 ini, kepemimpinan Bupati Egi dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar konsisten menjaga akuntabilitas publik serta memastikan alokasi setiap rupiah APBD untuk kesejahteraan masyarakat. (Kmf)
