BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, menjadi narasumber utama talkshow bertajuk “SPPG Profesional untuk Indonesia Emas 2045″. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menggelar kegiatan ini di Ballroom Hotel Radisson, Selasa (19/5/2026).
Wagub Jihan menekankan, profesionalisme dan komitmen moral para mitra BGN penting dalam mengelola program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Wanita berlatar belakang dokter ini menegaskan, anggaran besar dari pemerintah merupakan mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan mutlak.
Dia memaparkan, MBG merupakan langkah intervensi strategis guna mengurai soal darurat gizi nasional, mencakup tantangan stunting, obesitas, dan defisiensi zat besi anak-anak.
”Tak ada bangsa maju bila anak-anaknya kelaparan. Tak ada bangsa maju jika anak-anaknya susah makan, tak ada akses makan baik,” kutip wagub menyitir arahan Presiden.
Angka stunting nasional sempat pada angka 21% tahun 2023, tapi menurun 19,8% tahun 2024. Lewat pelaksanaan MBG yang kini berjalan sekitar setahun, target akselerasi menurunkan stunting melaju signifikan di seluruh klaster daerah, termasuk Lampung.
Selain berimplikasi sektor kesehatan dan pendidikan siswa, MBG terbukti berdampak ekonomi berantai yang masif di Lampung.
Standardisasi Mutu
Hingga saat ini, kata dia, program ini menyasar sekitar 2,7 juta penerima manfaat lokal dengan mengoptimalkan ekosistem ekonomi kerakyatan melalui pelibatan petani, kelompok ekonomi desa (BUMDes), serta pengusaha jasa boga lokal.
Kendati menyetak capaian positif, Jihan memberikan catatan kritis terkait standardisasi operasional SPPG di Lampung.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011, unit SPPG sebagai jasa boga Golongan B melayani pemesanan di atas 750 porsi per hari, sehingga wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dia mengimbau Gapembi mengoordinasikan dan mengolektifkan anggotanya guna menyelesaikan administrasi kewajiban, termasuk SLHS.
Standardisasi mutu kesehatan ini krusial sebab tantangan geografis Indonesia beriklim tropis dengan kelembapan tinggi. Bakteri atau mikroba makanan sangat cepat berkembang biak pada rentang suhu biologis 6°C hingga 70°C, yang kerap memicu kasus keracunan pangan.
“Pengawasan rutin, seperti audit gizi, pemeriksaan berkala kandungan bakteri E. coli, dan sertifikasi kompetensi para penjamah makanan jadi rencana tindak lanjut wajib dipatuhi,” tegasnya.
Pemprov Lampung berharap Gapembi menjadi garda terdepan membangun ekosistem penyediaan pangan sehat, aman, halal, dan akuntabel demi menjemput visi besar Indonesia Emas 2045. (kmf)
