KALIANDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) kembali mendapat pengakuan atas inovasi tata kelola pemerintahannya.
Kali ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menyambangi Pemkab Lamsel untuk sharing knowledge terkait pengembangan sistem informasi pendukung layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Kunjungan itu setelah Bappenas menilai sistem informasi PBJ Lamsel sebagai salah satu terbaik karena mampu mendukung tata kelola layanan pengadaan optimal, efektif, dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamsel, Supriyanto, menerima rombongan Bappenas di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lamsel, Senin (11/5/2026).
Supriyanto mengatakan, forum berbagi pengetahuan ini momentum strategis menguatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya sektor PBJ kian transparan, efektif, dan akuntabel.
“Pertemuan ini jadi peluang sangat baik untuk saling berbagi informasi, pengalaman, serta inovasi dalam pengelolaan PBJ,” ujar Supriyanto.
Ia berharap, jajaran pengelola PBJ di Pemkab Lamsel dapat memanfaatkan forum ini sebagai ruang belajar dan mengenguatkan kapasitas meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Banyak hal positif dapat kita petik dalam pertemuan ini. Tak hanya PBJ, tapi juga pengembangan tata kelola pemerintahan lebih baik,” ujarnya.
Pengelola PBJ Bappenas, Yanuar Adiantoro mengatakan, kunjungan ini guna mempelajari pengembangan aplikasi dan sistem informasi pendukung layanan PBJ yang telah pemerintah daerah ini terapkan.
Menurutnya, sistem informasi Bagian PBJ Lamsel menjadi salah satu terbaik dan layak menjadi rujukan karena terbukti mampu mendukung proses layanan pengadaan optimal.
“Sistem informasi Bagian PBJ Lamsel sangat baik dan dapat jadi referensi pengembangan layanan PBJ di Bappenas,” kata Yanuar.
Ia berharap, kunjungan ini awal terbangun sinergi lebih kuat antara Bappenas dan Pemkab Lamsel mendorong penguatan tata kelola pengadaan berbasis digital.
“Hasil pertemuan ini jadi bahan pembelajaran bersama serta mendorong peningkatan kualitas layanan PBJ lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di masing-masing instansi,” pungkasnya.
Kunjungan ini menegaskan, inovasi digital di daerah tak hanya berdampak meningkatkan pelayanan internal, tapi juga mampu jadi model pembelajaran tingkat nasional. (Kmf)
