BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menguatkan komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
Hal ini terungkap dalam audiensi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (23/04/2026).
Pertemuan itu fokus persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana 2026 pada 28-29 April. Rakorda ini momentum evaluasi dan penyelarasan strategi antara pusat, provinsi, hingga 15 kabupaten/kota untuk mewujudkan visi Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.
Kepala Perwakilan BKKBN Lampung, Soetriningsih, menyampaikan rakorda akan melibatkan sekitar 120 mitra kerja strategis, termasuk TP PKK, DPRD, dan berbagai instansi vertikal.
“Fokus utama kami ialah evaluasi kinerja tahun 2025 dan memastikan program prioritas siklus hidup mulai ibu hamil, balita, hingga lansia terintegrasi program daerah,” ujarnya.
BKKBN menyoroti capaian dan inovasi lapangan, di antaranya layanan bagi 520.000 sasaran lewat implementasi program MBG 3B. Ditekankan pula, keterlibatan peran ayah penting melalui gerakan “Ayah Teladan Indonesia” dan pengembangan “Sekolah Lansia” warga berusia di atas 60 tahun yang dapat respons positif pemerintah daerah.
“Kami rutin evaluasi per dua bulan bersama OPD-KB di kabupaten/kota agar target dan capaian tetap terukur, sesuai perjanjian kerja sama yang ada,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyatakan, Pemprov Lampung memandang peran BKKBN sangat vital sebagai mitra strategis menjalankan fungsi-fungsi krusial pembangunan di daerah.
“Target pembangunan akan lebih cepat tercapai bila program instansi vertikal, seperti BKKBN, diinternalisasikan dan diselaraskan program kerja pemda. Kami siap dukung penuh sejahterakan masyarakat Lampung,” tegasnya.
Kegiatan rakaorda juga memberikan apresiasi atas Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Terbaik kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
Marindo menekankan, penghargaan ini ialah hasil kerja keras menjalankan prosedur dan tata kelola kependudukan yang benar.
“Yang utama ialah daerah mampu in-line dengan program pusat dan bersinergi vertikal-horizontal hingga kabupaten/kota,” pungkasnya. (kmf)
