BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berkomitmen menekan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan strategis dan inovatif.
Begitu kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti rapat penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran oleh tim penilai pusat secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan ini ialah bagian proses penilaian kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap dokumen kebijakan, capaian kinerja, dan inovasi daerah pada bidang ketenagakerjaan.
Marindo Kurniawan menjelaskan, Lampung memiliki potensi besar dari sisi bonus demografi, dengan jumlah penduduk 9,52 juta jiwa dan dominasi usia produktif 69,24 persen.
Namun, potensi ini masih berhadapan pada berbagai tantangan, seperti kualitas sumber daya manusia belum optimal, tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata nasional, dan struktur ekonomi masih bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas relatif rendah.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lampung pada 2025 tercatat 4,21 persen. Meski sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, capaian ini masih lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatra.
Namun, masalah mendasar masih terlihat pada dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,72 persen serta tinggi pengangguran lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan ada ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar.
Guna menjawab tantangan ini, Pemprov Lampung telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini meliputi transformasi ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja.
Salah satu program unggulan ialah “Desaku Maju” yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis desa dan penciptaan lapangan kerja.
Tahun 2025, Pemprov Lampung juga mengalokasikan anggaran menanggulangi pengangguran sebesar Rp36,5 miliar atau 0,48 persen dari APBD.
Anggaran itu untuk berbagai program, seperti pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta perencanaan tenaga kerja.
Melalui program pelatihan vokasi, sebanyak 928 peserta telah mendapatkan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Selain itu, terus melakukan berbagai langkah konkret, di antaranya penyelenggaraan bursa kerja, penguatan layanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan aplikasi informasi pasar kerja “SiGajah”.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dan mendorong pembatasan pengiriman pekerja migran nonskill guna meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
Dalam aspek kolaborasi, Pemprov Lampung memperkuat sinergi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, serta program pemerintah pusat.
Salah satunya melalui dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang hingga Februari 2026 melibatkan 1.081 satuan pelayanan dan mampu menyerap 48.693 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota di Lampung.
Ke depan, strategi keberlanjutan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan perizinan investasi, pengembangan kawasan industri, dukungan kewirausahaan, serta penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagai roadmap penciptaan lapangan kerja hingga 2029.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Lampung optimistis dapat menekan angka pengangguran secara bertahap dan meningkatkan sejahtera masyarakat secara berkelanjutan. (kmf)
